Perindo Minta Pemerintah Evaluasi Tata Kelola Anggaran Pendidikan, Hal Tersebut Harus jadi Prioritas

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Ketua DPP Bidang Pedesaan dan Potensi Kedaerahan Partai Perindo Gardian Muhammad menegaskan, pendidikan harus menjadi prioritas utama dalam rangka peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM) Indonesia. Menurutnya, sesuai dengan amanat Indonesia, bahwa salah satu cita-cita pendiri bangsa kita adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. 

Hal itu disampaikannya karena keresahan publik saat ini terhadap pendidikan. Mulai dari banyak kritik terhadap kurikulum merdeka, kesejahteraan guru, kenaikan uang kuliah tunggal (UKT) sampai ke dalam hal yang fundamental yaitu pembagian komposisi anggaran.

Baca Juga

Amankan 1 Kursi, Partai Perindo Berpeluang Gabung Fraksi Demokrat di DPRD DKI

Gardian menilai, komposisi anggaran pendidikan seharusnya menjadi prioritas dan dilakukan secara adil. Contohnya alokasi ke Perguruan Tinggi Negeri (PTN) hanya Rp7 triliun (1,1%) dari total anggaran 20%. Sedangkan sekolah kedinasan mencapai hampir Rp32 triliun sekitar 400% lebih banyak.

"Tentu ini tidak sehat. Menurut saya, akhirnya perguruan tinggi dipaksa untuk mencari anggaran sendiri yang menyebabkan perguruan tinggi bukan fokus memaksimalkan kualitas. Mahasiswa hanya dijadikan pasar dan ini adalah komersialisasi pendidikan yang berlebihan," kata Gardian, Senin (8/7/2024). 

Gardian menambahkan, contoh lain yang saat ini sedang ramai dibahas yaitu mengenai 52 persen anggaran pendidikan dialokasikan ke daerah melalui Dana Alokasi Umum (DAU) dan Dana Alokasi Khusus (DAK), namun Kemendikbud justru tidak memiliki data akurat mengenai penggunaan data. 

Baca Juga

Ketum DPP Perindo, Angela Tanoesoedibjo Sebut Partainya Resmi Dukung Pemerintahan Prabowo-Gibran

"Hal ini salah kaprah juga. Partai Perindo dengan tegas berkomitmen dan mendorong agar pendidikan menjadi prioritas utama pemerintah dan bersama," katanya.

Gardian juga berpendapat, tata kelola anggaran pendidikan saat ini harus dievaluasi karena masih semrawut sehingga akan menyebabkan pengaruh buruk bagi pendidikan Indonesia kedepan. 

"Partai Perindo mendorong bahwa carut marut ini harus dihentikan dan dievaluasi secara menyeluruh oleh pemerintah selanjutnya," katanya.

Editor : Iman Nurhayanto