Infrastruktur Transportasi Harus Berlanjut dengan Pembenahan

Modernisasi angkutan umum perkotaan telah dilakukan, meskipun masih jauh dari target capaian. Sesuai Renstra Kemenhub 2015-2019 ada di 32 kota dan Renstra Kemenhub 2019-2014 ada di 27 kota. Realitanya hanya di 14 kota. Sebanyak 11 kota dibina Ditjenhubdat dan 3 kota dikelola BPTJ. Selain itu, ada 20 pemda sudah menyelenggarakan angkutan umum skema pembelian layanan dengan subsidi berasal dari APBD. Terdapat 98 kota dan 416 kabupaten. Sayangnya, anggaran subsidi dibatasi oleh DPR RI sebesar Rp 500 mikiar, sehingga untuk menncapai target setiap lima tahun sulit tercapai. Oleh sebab itu diperlukan Dana Alokasi Khusus (DAK) DIPA Kemenkeu, ketimbang mempertahankan subsdi BBM Rp 113 miliar yang dinimati 93 persen kendaraan pribadi. Angkutan umum hanya menikmati 3 persen BBM subsidi. Untuk mengurus transportasi wilayah aglomerasi (20 kawasan aglomerasi) perlu dibentuk Direktorat Jenderal Transportasi Perkotaan.

Sektor udara, telah terbangun 27 bandara baru dan 64 bandara direhabilitasi. Hampir semua pulau-pulau kecil dan perbatasan sudah terbangun bandara yang dapat disinggahi minal pesawat perintis. Berikutnya pembangunan sea plane dapat diperbanyak untuk pulau kecil dan wisata. Tarif tiket pesawat yang masih mahal dan beberapa bandara yang sudah terbangun belum berfungsi (Bandara Ngloram di Blora, Bandara Jenderal Besar Sudirman di Purbalingga, Bandara Wiridianata di Tasikmalaya, Bandara Kertajati di Majalengka) menjadi PR pemerintahan berikutnya.

Sementara di sektor laut 28 pembangunan pelabuhan baru dan 65 pelabuhan direhabilitasi. Target 229 unit kapal perintis yang terealisasi 103 unit kapal perintis. Terealisasi 107 trayek kapal perintis dari target 113 trayek. Penyelenggaraan tol laut dengan 39 kapal, 39 trayek dan114 pelabuhan disianggahi. Sterilisasi pelabuhan seperti stasiun KA belum dapat dilakukan untuk semua pelabuhan. Masih diperlukan kapal tol laut feeder yang menghubungkan pulau-pulau kecil di Prov. Maluku, Prov. Maluku Utara, Prov. Papua Barat Daya.

Pencapaian sektor perkeretaapian adalah Pembangunan LRT Jabodebek (49,21 km), MRT Lebak Bulus – Bundaran HI (15,7 km), Kereta Cepat Jakarta-Bandung (142,3 km) KA di Sulawesi (157,7 km). Sejumlah jalur KA masih perlu reaktivasi, seperti lintas Kedungjati-Tuntang (30 km), Bandung-Ciwidey (35 km), Yogyakarta-Magelang-Ambarawa, Purwokerto-Wonosobo (8 km), Semarang-Rembang-Bojonegoro (94 km). Penuntasan masalah perlintasan sebidang masih harus terus dilakukan. Kementerian PUPR sudah memiliki perencanaan Pembangunan tidak sebidang jalan rel di jalan nasional hingga 2039 dapat dituntaskan.

Keselamatan transportasi masih menjadi masalah serius bangsa ini, terutama transportasi jalan. Program Rute Anak Selamat Sekolah (RASS) makin diperkuat dan Direktorat Keselamatan Transportasi Darat perlu dihidupkan kembali. Selain, melibatkan Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah memasukkan kurikulu tertib berlalu lintas. Sarana transportasi perairan yang membawa pelajar menuju lokasi sekolah di pulau-pulau kecil, danau dan sungai harus dilengkapi dengan baju pelampung.

Djoko Setijowarno, Akademisi Prodi Teknik Sipil Unika Soegijapranata dan Wakil Ketua Pemberdayaan dan Penguatan Wilayah MTI Pusat

Editor : Iman Nurhayanto