Seleksi Panwascam oleh Bawaslu Dinilai IMM Jateng Tidak Transparan

Adapun setelah tes wawancara, menurut Bawaslu Jawa Tengah nantinya akan diambil 3 orang untuk ditetapkan menjadi Panwasca di masing-masing kecamatan.

DPD IMM Jawa Tengah dalam penelusurannya mendapati beberapa kejanggalan yang berpotensi mencederai Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019, di antaranya :

Baca Juga

Perangkat Desa Daftar Jadi Panwascam? Ini Penjelasan Bawaslu Temanggung

1. Score hasil Tes CAT tidak diumumkan.
Dengan tidak diumumkannya score hasil Tes CAT akan menimbulkan kecurigaan akan transparansi penilaian calon peserta.

2. Diambilnya 6 besar sesuai peringkat nilai Tes CAT berpotensi tidak mengakomodir keterwakilan perempuan.
Sebagaimana telah kami paparkan di atas bahwasanya dalam sistem Tes CAT nantinya akan diambil 6 orang terbaik nilainya. Hal ini jelas akan berpotensi mengurangi atau bahkan menghilangkan keterwakilan perempuan dari calon peserta yang lolos Tes CAT. Padahal dalam amanat UU Nomor 7 Tahun 2017 dan Peraturan Bawaslu Nomor 8 Tahun 2019 terdapat paling tidak minimal 30 % keterwakilan perempuan di dalam kepengurusan Panwascam.

Ketua Umum DPD IMM Jawa Tengah Untung Prasetyo Ilham menilai bahwa sistematika yang saat ini diberlakukan oleh Bawaslu berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan masyarakat terhadap Bawaslu.

“Sistematika ini berpotensi menurunkan tingkat kepercayaan publik. Padahal kita berharap Pemilu 2024 akan menjadi Pemilu dengan penyelenggaraan yang baik (termasuk ada tahapan-tahapan awalnya),” ungkap Untung pada Minggu, (17/10).

Selanjutnya IMM Jawa Tengah mengusulkan adanya evaluasi sejak dini terhadap sistem yang dibangun Bawaslu sehingga ke depan Pemilu 2024, termasuk di dalamnya proses seleksi dan penerimaan penyelenggara Pemilu dapat memenuhi asas LUBER JURDIL.

Editor : Iman Nurhayanto