SPBU di Kudus Kena Sanksi Pertamina, Karena Melayani Pembelian Menggunakan Jerigen

KUDUS, iNewsJatenginfo.id - Pertamina telah memberi sanksi tegas pada SPBU 4459304 yang berada di Jalan Ahmad Yani, Kabupaten Kudus, Jawa Tengah. 

Sanksi tersebut dijatuhkan karena SPBU 4459304  melayani konsumen yang melakukan pembelian menggunakan jerigen. 

Baca Juga

Antibodi Masyarakat Indonesia Kebal Lawan Covid-19 Setelah Tembus 98,5 Persen!

Hal itu telah melanggar aturan menyalurkan produk Jenis BBM Khusus Penugasan (JBKP) yaitu Pertalite.

Nampak di depan SPBU tersebut terpampang spanduk bertuliskan “SPBU INI DALAM PEMBINAAN”.

Brasto Galih Nugroho selaku Area Manager Communication, Relations, & Corporate Social Responsibility (CSR) Regional Jawa Bagian Tengah PT Pertamina Patra Niaga mengatakan, tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU yang teebukti melakukan pelanggaran.  

Baca Juga

BPR BKK Kendal Beri 3 Warga Patean Bantuan RTLH

“Kami tidak akan segan-segan untuk memberikan sanksi yang tegas kepada SPBU yang terbukti melakukan pelanggaran, khususnya terkait penyaluran produk BBM subsidi maupun yang merupakan penugasan dari pemerintah, seperti Pertalite,” paparnya.

Brasto menambahkan, bahwa sesuai dengan Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral nomor 37.K/HK.02/MEM.M/2022 tentang Jenis Bahan Bakar Minyak Khusus Penugasan, produk Pertalite telah ditetapkan sebagai JBKP sejak 1 Januari 2022, yang mana kuota dan pendistribusiannya diatur oleh pemerintah.
 
Brasto juga menjelaskan, untuk menjaga penyaluran produk JBKP Pertalite tepat sasaran, pihaknya melarang penjualan dan pembelian Pertalite menggunakan jirigen, kecuali bagi masyarakat yang berprofesi sebagai petani, nelayan atau lainnya yang didukung surat rekomendasi dari pemerintah daerah setempat.

“Pembelian Pertalite hanya diperbolehkan untuk alat transportasi atau kendaraan bermotor sebagai konsumen akhir. Sementara untuk bahan bakar seperti perahu nelayan dan peralatan petani dapat dilayani apabila membawa surat rekomendasi dari dinas terkait atau pemda setempat,” jelas Brasto.

Editor : Iman Nurhayanto