Pemprov Jateng Dinilai Tidak Optimal Atasi Kemiskinan

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah (PKS Jateng), Agung Budi Margono mengingatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajarannya agar bekerja maksimal untuk pengentasan kemiskinan. 

Hal itu ia sampaikan berdasar laporan keuangan saat rapat paripurna antara DPRD Jateng dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada tiga fakta menarik terkait penanganan kemiskinan di Jateng tahun 2021 oleh Pemprov Jateng. 

Berdasar data dari BPK RI itu, Pemprov Jateng belum memberi manfaat dan dampak positif dari penanganan kemiskinan. 

Fakta yang tercuat pertama yakni Pemprov Jateng belum optimal mengkoordinasi antar satuan kerja untuk penanganan kemiskinan.

"Pola koordinasi belum optimal, ada tumpang tindih dan lain lain. Ada sektor sektor kemiskinan yang belum disentuh oleh Pemprov Jateng," kata Agung, ditemui di kantor dinasnya, Rabu (8/6).

Kedua, proses pelaksanaan juga belum optimal. Ia menyebut Pemprov Jateng belum mendorong masyarakat miskin untuk produktif untuk pengembangan aset profuktif guna pendapatan berkelanjutan

"Program pengentasan belum berkelanjutan. bisa jadi ini karena pemberian bantuan yang hanya sekedar bantuan langsung. Belum ada fungsi pemberdayaan (masyarakat miskin)," jelasnya

Ketiga, program pengentasan kemiskinan belum berefek dan memberi manfaat nyata.

"Kata kata dari BPK itu menarik 'belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan'. Nah ini Catatan resmi ya dari lembaga negara," terang Agung yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jateng ini.