Pemprov Jateng Dinilai Tidak Optimal Atasi Kemiskinan

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Ketua Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Jawa Tengah (PKS Jateng), Agung Budi Margono mengingatkan Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo dan jajarannya agar bekerja maksimal untuk pengentasan kemiskinan. 

Hal itu ia sampaikan berdasar laporan keuangan saat rapat paripurna antara DPRD Jateng dengan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), ada tiga fakta menarik terkait penanganan kemiskinan di Jateng tahun 2021 oleh Pemprov Jateng. 

Berdasar data dari BPK RI itu, Pemprov Jateng belum memberi manfaat dan dampak positif dari penanganan kemiskinan. 

Fakta yang tercuat pertama yakni Pemprov Jateng belum optimal mengkoordinasi antar satuan kerja untuk penanganan kemiskinan.

"Pola koordinasi belum optimal, ada tumpang tindih dan lain lain. Ada sektor sektor kemiskinan yang belum disentuh oleh Pemprov Jateng," kata Agung, ditemui di kantor dinasnya, Rabu (8/6).

Kedua, proses pelaksanaan juga belum optimal. Ia menyebut Pemprov Jateng belum mendorong masyarakat miskin untuk produktif untuk pengembangan aset profuktif guna pendapatan berkelanjutan

"Program pengentasan belum berkelanjutan. bisa jadi ini karena pemberian bantuan yang hanya sekedar bantuan langsung. Belum ada fungsi pemberdayaan (masyarakat miskin)," jelasnya

Ketiga, program pengentasan kemiskinan belum berefek dan memberi manfaat nyata.

"Kata kata dari BPK itu menarik 'belum memberikan manfaat nyata kepada masyarakat untuk meningkatkan pendapatan'. Nah ini Catatan resmi ya dari lembaga negara," terang Agung yang merupakan anggota Komisi C DPRD Jateng ini.

Menurutnya tiga fakta ini perlu menjadi catatan Pemprov Jateng untuk diperhatikan agar ke depan bisa benar benar mengentaskan kemiskinan dan dirasakan manfaatnya. 

"Saya belum pegang data terkait anggaran pengentasan kemiskinan tahun 2021. Yang jelas harus tepat sasaran dan tepat program untuk pengentasan kemiskinan," ungkapnya.

Ia juga menyebut dalam kurun waktu dua tahun terakhir bukannya menurun malah meningkat. 

"Kemiskinan di Jateng meningkat di dua tahun yakni 2020 dan 2021. Ini efek dari pandemi. Awalnya kan ada 5 kabupaten kota yang mengalami kemiskinan, tahun 2020 dan 2021 wilayah yang mengalami kemiskinan jadi 19 kabupaten kota. Ini menunjukkan kenaikan sebesar 10 sampai 11 persen," imbuhnya.

Dengan besarnya angka persenan kenaikan kemiskinan ini, ia menyebut Gubernur Jateng semestinya bekerja lebih baik lagi. Apalagi dalam waktu dekat masa jabatannya akan habis

"Harusnya pada tahun terakhir jabatan Gubernur sampai 2023 ini harus jadi atensi besar," tegasnya.

Ia mengingatkan Gubernur Jateng dan jajaran agar evaluasi mana program yang efektif dan tidak efektif.

"Jika ada yang tidak efektif maka harus ada program baru. Selain itu perlu adanya monitoring ketat secara periodik terhadap program," tandasnya.
 

Editor : Iman Nurhayanto