Pengelolaan JDIH Pemprov Jateng Diapresiasi Kemenkum HAM

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Konsistensi Pemerintah Provinsi Jawa Tengah dalam mengelola Jaringan Dokumentasi Informasi Hukum (JDIH) mendapat apresiasi dari Kementerian Hukum dan HAM. Konsistensi itu terlihat dari prestasi yang diraih sejak 2019 hingga 2024.

Kepala Pusat JDIH Nasional,  Badan Pembinaan Hukum Nasional,  Jonny Pesta Simamora menuturkan, pada 2019 Pemprov Jateng meraih peringkat satu pengelola JDIH kategori provinsi, pada 2020 hingga 2022 meraih peringkat dua, dan pada 2023, kembali meraih peringkat satu.

 Di samping itu, sejumlah kabupaten/ kota, sekretariat DPRD dan perguruan tinggi di Jawa Tengah, berhasil meraih peringkat 10 besar tingkat nasional. 

“Kita sangat berbangga bahwa konsistensi dalam pengelolaan dokumentasi hukum itu berlangsung secara konsisten,” kata  Jonny disela Pembukaan Rakor Pengelola JDIH Provinsi Jawa Tengah di Kantor Gubernur, Rabu, 17 Juli 2024.

Ia meminta agar konsistensi ini terus berlanjut, sehingga menular ke instansi pemerintahan di bawahnya. Dengan begitu,  masyarakat Indonesia, khususnya Jawa Tengah dimudahkan mendapatkan dokumen hukum. 

"Kiya mendorong agar pengelolaan, penggunaan, atau pemanfaatan dokumentasi hukum dalam JDIH itu sampai kepada level desa," katanya. 

Pj Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana menyampaikan, pengelolaan JDIH menjadi bagian dari upaya pelayanan keterbukaan informasi publik. Selain itu, untuk  mewujudkan satu data dokumen hukum Indonesia. Sebab, masyarakat membutuhkan layanan tersebut.

"Ini sangat penting juga bagi masyarakat, untuk mengetahui misalnya  peraturan-peraturan daerah yang sudah kita sahkan, juga misalnya peraturan desa yang ada di masing-masing desa," jelasnya.

Editor : Iman Nurhayanto