KUHP Harus Diubah, Wamenag: Sudah Ketinggalan Zaman

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Rencana untuk mengubah Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) masih menuai pro dan kontra di masyarakat. Beberapa yang sejutu, mengungkapkan alasan-alasan yang mendasar terkait keharusan untuk mengubah KUHP. Salah satu alasannya yaitu KUHP Indonesia dianggap sudah ketinggalan zaman. 

Wakil Menteri Agama, Zainut Tauhid Sa’adi membeberkan tiga alasan fundamental Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP) yang merupakan peninggalan Belanda ini harus diubah.

Baca Juga

Kuat KUHP Harus Diubah, Ini 3 Alasannya

"Setidaknya ada tiga alasan kuat KUHP harus dilakukan perubahan. Pertama, sudah ketinggalan zaman," kata Zainut dalam keterangan resminya, Kamis (22/9/2022).

"Kedua, tidak adanya kepastian hukum. Ketiga, revisi KUHP diharapkan dapat memberi jaminan terhadap HAM seperti kebebasan berpendapat dan berekspresi dengan batas tertentu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan,” imbuhnya.

Editor : Iman Nurhayanto