Selain Wakil Menteri Keuangan, hadir pula narasumber lainnya yakni M. Rudy Salahuddin, Deputi IV Bidang Koordinasi Ekonomi Digital, Ketenagakerjaan, dan UMKM.
Dalam materinya, ia menyampaikan tentang kebijakan pemerintah untuk membangun ekosistem perekonomian digital.
"Ada dua hal yang dilakukan pemerintah. Yang pertama penguatan ekosistem UMKM itu sendiri. Dan ini terkait dengan perizinan, pajak, sertifikasi, akses pasar, pembiayaan, pelatiham pendampingan, dan akses bahan baku. Yang kedua adalaha melalui penguatan ekosistem e-commerce itu sendiri, yang meliputi penciptaan iklim usaha yang sehat, pembayaran digital, dan perlindungand ata pribadi, pengendalian informasi, serta penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik dan infrastruktur digital," jelasnya.
Oleh karenanya, ia melanjutkan bahwa sejumlah strategi pengembangan UMKM digital yang dilakukan oleh pemerintah yaitu melalui korporatisasi UMKM dan gerakan 'bangga buatan Indonesia' yang di tahun 2021 lalu telah mencapai lebih dari 19 juta unit yang masuk ke dalam ekosistem digital.
Kemudian dalam upaya membangun ekosistem perekonomian digital, pemerintah juga mengalami sejumlah tantangan, yakni kualitas internet yang masih kalah bersaing dengan negara-negara ASEAN lainnya, kurangnya SDM yang bertalenta dalam mendukung ekosistem ekonomi digital, serta belum optimalnya literasi digital yang ada di Indonesia.
"Ini menjadi tantangan kita, sehingga pemerintah dalam hal ini terus mendorong adanya percepatan infrastruktur digital melalui pembangunan melalui high-throughput satellite (HTS). Untuk mendorong kapasitas dari SDM, pemerintah mendorong mellaui beberapa skema, baik itu melalui revitalisasi pendidikan dan pelatihan vokasi maupun juga melalui pelatihan yang ada di berbagai kementerian," terang Rudy.
Editor : Iman Nurhayanto