HUT Kemerdekan RI ke 77, BBHAR DPD PDIP Jateng Selenggarakan Konsultasi dan Bantuan Hukum Gratis

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Momen perayaan HUT Kemerdekaan RI ke- 77 dimanfaatkan Dewan Pimpinan Daerah (DPD) PDI Perjuangan Jawa Tengah untuk menyelenggarakan Konsultasi dan Bantuan Hukum gratis yang ditujukan ke masyarakat berupa pelayanan oleh Badan Bantuan Hukum dan Advokasi Rakyat (BBHAR), hal itu disampaikan Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bona Ventura Sulistiana di Panti Marhaen, Rabu (17/8/2022) sore.

Saat ini tercatat sudah ada 10 pengacara yang siap membantu, kegiatan tersebut. Dalam peluncurannya, Rabu sore, Bona mengakui tim konsultasi dan bantuan hukum DPD PDI Perjuangan Jateng belum hadir secara komplit. 

Baca Juga

Menuju Pilkada 2024, DPD PDIP Jateng Panggil Mbak Tika untuk Fit and Proper Test Pilkada Kendal

"Tim kami ini banyak yang belum hadir, namun disini ada lawyer senior Ali Purnomo, SH, MH dan juga menjabat sebagai Dewan Kehormatan Peradi Jateng ikut termasuk dalam tim ini, kemudian ada Dr Agus Wibowo yang juga merupakan dosen Untag," kata Bona.

"Kemudian ada Yohanes Winarto, dan Candra Bona yang bukan hanya sebagai lawyer namun juga kurator," imbuhnya.

Bona mengungkapkan BBHAR DPD PDI Perjuangan Jawa Tengah itu bertugas mengadvokasi kepentingan masyarakat yang membutuhkan.

Baca Juga

Meriahkan HUT RI ke 77, DPD PDI Perjuangan Jateng Selenggarakan Lomba yang Diikuti Ratusan Kader

Sedangkan menurut Ali Purnomo konsultasi dan bantuan hukum gratis untuk semua kader tersebut merupakan sebagai bentuk manivestasi pengabdian para pengacara tersebut untuk kepentingan partai. 

"Karena kita tahu, semua kepengurusan BBHAR di Jateng ini memiliki kantor pengacara masing-masing. Tetapi ketika kemudian kita bergabung dalam BBHAR ini maka kita akan mengedepankan kepentingan partai, dua hal itulah yang kemudian kami mengusulkan kepada Wakil Ketua Bidang Politik Hukum dan Keamanan, Bona Ventura untuk disampaikan kepada pengurus dan kader PDI Perjuangan," katanya.

"Bentuk layanan nanti kami persilahkan semua kader atau simpatisan boleh menyampaikan permohonan itu (bantuan hukum), untuk sementara ini karena kantor BBHAR belum ready untuk ditempati maka bisa menyampaikan kepada sekretariat DPD," lanjutnya.

Editor : Iman Nurhayanto