Pemkot Semarang Lakukan Rasionalisasi Belanja di Perubahan APBD 2026 Antisipasi Risiko Gagal Bayar

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id — Pemerintah Kota Semarang melakukan penyesuaian belanja dalam proses perubahan APBD 2026. Langkah ini ditempuh setelah melihat realisasi pendapatan daerah yang belum sesuai target, ditambah perlambatan ekonomi nasional dan berkurangnya dana transfer dari pusat.

Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Pemkot Semarang Dr. Handi Priyanto, AP, S.Sos, M.Si. menjelaskan, istilah yang lebih tepat untuk langkah saat ini adalah rasionalisasi, bukan efisiensi. 

"Pada saat penyusunan APBD 2026 pertengahan tahun 2025, optimisme terhadap target pendapatan memang cukup tinggi karena tren ekonomi saat itu mendukung. Namun kondisi di lapangan tahun ini berbeda," ujarnya di Semarang, Jumat 14/8/2026.

Penyebab utama rasionalisasi
Penyusunan belanja APBD memang bertumpu pada asumsi Pendapatan Asli Daerah. Komponen terbesarnya berasal dari pajak daerah dan retribusi daerah.

Data hingga triwulan III 2026 menunjukkan realisasi keduanya belum mencapai 50 persen dari target. Bahkan untuk beberapa jenis retribusi, realisasinya masih di bawah 30 persen.

Kondisi ini diperberat oleh pertumbuhan ekonomi nasional yang melambat. BPS mencatat ekonomi Indonesia pada kuartal II-2026 tumbuh 5,29 persen secara tahunan, turun dibanding kuartal I yang sebesar 5,61 persen. Dampaknya terasa hingga ke perekonomian regional.

Semarang sendiri merupakan kota jasa dan perdagangan. Tanpa adanya sumber daya tambang, hutan, maupun mineral, pajak daerah menjadi tumpuan utama PAD.

Mencegah risiko di akhir tahun tanpa penyesuaian, Pemkot khawatir akan terjadi keterlambatan pembayaran di akhir tahun 2026. 

"Bila kegiatan fisik dan non-fisik tetap dipaksakan sementara kas daerah tidak mencukupi, maka ada risiko pekerjaan sudah selesai tetapi tidak bisa dibayar. Ini yang ingin kami cegah melalui rasionalisasi sebagai langkah mitigasi," jelasnya.

Belanja apa saja yang disesuaikan
Beberapa pos yang dilakukan rasionalisasi antara lain:
- Perjalanan dinas ASN: dibatasi sesuai kebutuhan mendesak
- Belanja ATK dan makan minum: ditertibkan
- Belanja barang dan jasa non-urgen: seperti pengadaan kendaraan dinas, kulkas, dan peralatan elektronik ditunda
- Kegiatan fisik: proyek yang belum masuk tahap lelang dan diperkirakan tidak selesai hingga akhir 2026 untuk sementara ditunda

Pemkot menegaskan, penundaan ini tidak berarti seluruh pembangunan berhenti. Prioritas tetap diberikan pada layanan dasar, gaji ASN, serta kegiatan yang sudah berkontrak dan berjalan.

Dengan rasionalisasi ini, Pemkot berharap struktur APBD 2026 tetap sehat dan semua kewajiban keuangan daerah dapat dipenuhi hingga akhir tahun.

Editor : Iman Nurhayanto