Denty didampingi oleh Wakil Ketua Komisi A DPRD Jateng Fuad Hidayat dan perwakilan dari BKD Jawa Tengah saat melakukan audiensi dengan Fornas Jateng.
Fuad Hidayat mengatakan sebelum bertemu dengan Fornas, sebelumnya ia bersama Ketua dan anggota Komisi A DPRD Jateng juga telah bertemu dengan perwakilan Non ASN lainnya yakni SATU NADA. Oleh itu Fuad meminta para pegawai non ASN di Jateng untuk kompak dan solid dalam memperjuangkan nasibnya.
"Yang penting kompak dan solid, karena sebetulnya isunya sama. Menurut saya berdiskusi dengan kepala daerah dan DPRD itu penting, namun yang tidak kalah penting adalah kita bersama- sama meminta kepada pemerintah pusat agar lebih concern pada persoalan-persoalan seperti ini," kata Fuad.
Fornas Jateng berharap mereka tidak dimasukkan dalam outsourcing, menanggapi hal itu Fuad akan mengusulkan adanya afirmasi pegawai pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).
"Saya membaca yang pertama adalah outsourcing, intinya jangan Outsourching. Kemudian yang kedua syukur ada afirmasi PPPK. Komisi A DPRD Jateng sendiri akan segera ke Kemendagri dan dan KemenPANRB dan Komisi II DPR untuk mendiskusikan hal itu," ucap Fuad.
Fuad mengaku persoalan pegawan Non ASN ini merupakan persoalan seluruh Indonesia.
"Saya sepakat dengan Ibu Denty, ini sebetulnya bukan persoalan kabupaten/kota atau provinsi tapi merupakan persoalan seluruh Indonesia tinggal bagaimana dikonsolidasikan," ujarnya.
Editor : Iman Nurhayanto