JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Kemunculan 14 pasal dari berbagai kontroversi dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) masih bergulir. Hal itu dinilai oleh Dewan Pers sangat berpotensi mengancam kemerdekaan pers di tanah air.
Setelah dalam beberapa kesempatan, baik dilingkup internal pers maupun dalam kesempatan terbuka lainnya, Dewan Pers dan para penggiat pers sudah berulangkali mengungkapkan kegelisahan terhadap munculnya pasal-pasal berbahaya tersebut, sebagai sebuah ancaman nyata bagi kehidupan pers.
Tidak sekedar menyuarakan penolakan, Dewan Pers juga sudah mempersiapkan reformulasi 14 pasal yang dinilai bermasalah tersebut, dan mwnyampaikannya dalam bentuk daftar inventarisasi masalah (DIM) kepada pihak-pihak terkait.
Safari reformulasi 14 pasal RKUHP ini kembali dilanjutkan oleh Dewan Pers pada Rabu (15/8/2022). Dewan Pers menemui Asrul Sani, anggota Komisi III DPR dari Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (FPPP) di Gedung DPR, Jakarta. Arsul Sani sendiri merupakan satu-satunya wakil FPPP di Komisi III DPR RI.
Kedatangan rombongan anggota Dewan Pers yang terdiri dari Arif Zulkifli, Yadi Hendriana, dan Atmaji Sapto Anggoro ini bermaksud untuk menyerahkan Daftar Inventarisasi Masalah (DIM) RKUHP dari Dewan Pers.
Dalam kesempatan itu, anggota Dewan Pers, Arif Zulkifli kembali menegaskan, bahwa Dewan Pers sama sekali tidak menolak pembaharuan KUHP.
“Kami mempersoalkan 14 pasal yang berpotensi menghalangi kemerdekaan pers. Reformulasi 14 pasal ini sudah kami diskusikan dengan konstituen Dewan Pers, jaksa, hakim, dan para pakar hukum,” ujarnya.
Atmaji Sapto Anggoro menambahkan, Dewan Pers hanya menghendaki reformulasi RKUHP. Dia pun menilai, sudah semestinya KUHP diperbarui lantaran usianya sudah sangat tua.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
