JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - PT PLN (Persero) mengajukan suntikan modal berupa Penyertaan Modal Negara (PMN) sebesar Rp10 triliun di 2023.
Hal tersebut mendapat dukungan dari Komisi VI DPR RI. Direktur Utama PLN Darmawan Prasodjo mengatakan, dana tersebut akan digunakan untuk mendorong rasio elektrifikasi nasional mencapai 100 persen dan meningkatkan keandalan pasokan listrik bagi masyarakat.
"PMN ini akan direalisaskan untuk mewujudkan keadilan di sektor energi bagi seluruh rakyat, dengan menyediakan kelistrikan di daerah-daerah 3T (Tertinggal, Terluar, Terdepan)," ujar Darmawan dikutip, Kamis (16/6).
Secara rinci, pengajuan PMN Rp10 triliun tersebut dialokasikan sebanyak Rp2 triliun untuk mengoptimalkan pasokan listrik di Jawa Madura Bali dengan pembangunan infrastruktur.
Kemudian, Rp4,5 triliun akan dialokasikan PLN untuk membangun transmisi yang menghubungkan PLTA ke daerah terpencil di wilayah Kalimantan.
PLN juga menganggarkan Rp3,5 triliun untuk membangun pembangkit energi baru terbarukan (EBT) berbasis PLTM, PLTA dan PLTMG dan transmisi yang menghubungkan kelistrikan di wilayah terpencil.
Darmawan menjelaskan, saat ini infrastruktur ketenagalistrikan yang digunakan untuk melayani daerah-daerah 3T membutuhkan biaya investasi per pelanggan yang sangat tinggi.
Investasi yang dibutuhkan mencapai Rp25-45 juta per pelanggan. Darmawan menilai ini membuat pengembangan infrastruktur kelistrikan menjadi tidak feasible.
Namun, dia memastikan PLN akan tetap melaksanakan pembangunan kelistrikan mengacu kepada sila ke-5 Pancasila.
"Untuk itu, kehadiran PMN ini hadir sebagai pengejawantahan keadilan, di mana PLN membangun infrastruktur energi di seantero nusantara, terutama daerah tertinggal, terpencil dan merupakan pengejawantahan kedaulatan RI di perbatasan antar negara," ucap Darmawan.
Sementara itu, kucuran PMN sejak tahun 2020 sudah diserap oleh PLN mencapai Rp4,7 triliun hingga triwulan pertama tahun ini.
Realisasi ini mencapai 95 persen dari total dana PMN yang telah diterima oleh PLN.
Sedangkan untuk realisasi PMN tahun 2021 hingga triwulan pertama tahun ini sudah terserap Rp4 triliun atau 80 persen dari total dana PMN yang sudah diterima.
"Dalam rangka meningkatkan rasio elektrifikasi dan mempercepat transisi energi dengan menyasar pengembangan Pembangkit Listrik yang bersumber dari sumber daya alam setempat dan pengembangan jaringan transmisi untuk perluasan pelayanan listrik desa," tuturnya.
Dalam peningkatan rasio elektrifikasi dan pencapaian energi berkeadilan untuk seluruh masyarakat Indonesia, hingga tahun ini PLN sudah melakukan aksi korporasi sebesar Rp196,8 miliar untuk mendukung terciptanya rasio elektrifikasi 100 persen.
Saat ini PLN mencatat realisasi rasio elektrifikasi sudah mencapai 99,5 persen, di mana untuk bisa mencapai 100 persen masih membutuhkan tambahan biaya sebesar Rp 17,96 triliun dengan rincian untuk wilayah Jawa Madura Bali sebesar Rp2,03 triliun, Sumatera dan Kalimantan membutuhkan Rp9,93 triliun, Wilayah Sulawesi Maluku Nusa Tenggara dan Papua membutuhkan Rp6 triliun.
“Kami berharap bahwa dengan hadirnya listrik pada daerah-daerah tersebut, maka akan tercipta multiplier effect melalui peningkatkan penyerapan tenaga kerja, peningkatan pembayaran pajak dan peningkatan ekonomi sektor riil, sehingga dapat menjadi daya dorong pertumbuhan perekonomian daerah setempat,” kata dia.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
