Mantan Mendikbud Era SBY Kritik Dana Desa di Anggaran Pendidikan 2024: Lurah Ngurusi Apa?

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Mantan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono (SBY), Mohammad Nuh, mengkritik adanya alokasi dana desa dalam postur anggaran pendidikan 2024. Dia heran mengapa dana desa masuk dalam anggaran tersebut.

Dia memaparkan, total anggaran pendidikan 2024 sebesar Rp665,02 triliun. Dari jumlah itu, alokasi ke Kemendikbudristek sebesar Rp98 triliun, Kemenag Rp62 triliun, kementerian dan lembaga lain Rp32,8 triliun.

Baca Juga

Dugaan Korupsi Dana Desa di Tiga Kabupaten, Ditreskrimsus Polda Jateng Lakukan Penyelidikan

Kemudian, anggaran pendidikan pada belanja non-kementerian atau lembaga sebesar Rp47 triliun, pengeluaran pembiayaan Rp77 triliun, serta transfer ke daerah dan dana desa sebesar Rp346 triliun.

"Saya terus terang dan penasaran, mulai kapan masuk dana desa di dalam anggaran dana pendidikan dan isinya apa? Kalau lurah, ngurusi apa di pendidikannya itu?" kata Nuh dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) bersama Komisi X DPR di Gedung Nusantara I, Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta Pusat, Selasa (2/7/2024).

Menurut dia, masuknya dana desa dalam postur anggaran pendidikan tak bisa dijelaskan sekadar menggunakan argumentasi politik. "Tetapi argumentasinya adalah argumentasi secara jujur dengan hati nurani. Ini masalah amanah, amanahnya gak hanya UU (Undang-undang), (tetapi) UUD (Undang-undang Dasar)," ucap Nuh.

Baca Juga

Tahun 2023 Pemkab Temanggung Terima Dana Desa Rp235 M, Turun Rp10 M Dibanding Tahun 2022

"Sehingga kita ga perlu berkilah mencari argumen ini demi ini, sudah, mohon dengan jujur, sejanjane anggaran pendidikan untuk sopo sih? Untuk apa sih?" ujar dia.

Nuh menilai argumentasi politik untuk menjawab keberadaan alokasi dana desa tersebut hanya akan membuat gaduh. Dia pun meminta penjelasan disampaikan secara hati nurani.

"Untuk dana desa itu berapa dan siapa yang melaksanakan dan memang rilnya betul untuk itu? Kalau enggak, dosa lho," kata Nuh.

Baca Juga

Selewengkan Dana Desa, 3 Oknum Perangkat Desa di Tegal Ditahan

Bila penggunaan tak sesuai, kata dia, terjadi penyimpangan yang sangat luar biasa. Menurutnya, bakal muncul anggapan seluruh pihak melegalkan cara yang salah.

"Saya kira tobat, sehingga masa yang akan datang ini adalah masa pertobatan untuk kelola dana pendidikan. Harus jujur, betul gak? Kalau seandainya memang kurang dana lain, sampaikan saja memang kurang dana, yang tersisa itu pendidikan," tegas dia.

Editor : Iman Nurhayanto