Pj Gubernur Jateng: Semua Pihak Harus Kolaborasi dan Sinergi untuk Sukseskan Pemilu 2024

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id – Semua pihak harus berkolaborasi dan bersinergi, untuk mewujudkan kesuksesan Pemilu 2024 di Jawa Tengah. Demikian yang ditegaskan Penjabat (Pj) Gubernur Jawa Tengah Nana Sudjana.

Kolaborasi dan sinergisitas itu perlu dilakukan oleh penyelenggara Pemilu (KPU, Bawaslu dan Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu/DKPP), peserta pemilu (Parpol, Caleg), pemerintah, dan seluruh komponen masyarakat.

Baca Juga

Pendiri Polmark Indonesia Ungkap Lima Modus Pencurian Suara pada Pemilu 2024, Ini Penjelasannya

Menurut Nana, ada tiga indikator keberhasilan dalam pemilu, meliputi partisipasi pemilih yang tinggi, tidak ada konflik yang merusak persatuan, serta pemerintahan dan pelayanan masyarakat berjalan tanpa gangguan.

“Menurut saya ada tiga indikator kesuksesan Pemilu. Itu yang harus selalu kita sosialisasikan dan jaga, agar penyelenggaraan Pemilu nanti sukses,” kata Nana Sudjana, saat Rapat Koordinasi Lintas Sektoral dalam rangka persiapan Operasi Mantap Brata 2023-2024 atau Pengamanan Pemilu 2024, yang diselenggarakan oleh Polda Jateng di Hotel Patra Jasa, Kota Semarang, Selasa (10/10/2023).

Nana menjelaskan, sejumlah peran pemerintah dalam perhelatan pemilu meliputi penyusunan data kependudukan, memberikan perlindungan hukum dan keamanan, pelaksanaan kampanye, percetakan dan distribusi logistik.

Baca Juga

Rekapitulasi Ditunda, Ketua KPU dan Komisioner Diperiksa DKPP soal Kebocoran DPT

Selain itu, imbuhnya, peran yang dilakukan adalah penanganan ketenteraman, ketertiban, keamanan, menjamin kelancaran pelaksanaan Pemilu, serta menjamin netralitas aparatur sipil negara (ASN), dari pengaruh dan intervensi semua golongan atau partai politik.

Saat ini, jumlah daftar pemilih tetap (DPT) di Jawa Tengah pada Pemilu 2024 mencapai 28.289.413 orang pemilih, terdiri dari 14.113.893 orang laki-laki dan 14.175.520 orang perempuan. Penyusunan data pemilih ini terus dikoordinasikan dengan KPU sebagai penyelenggara pemilu.

Secara rinci, Nana menyampaikan, gambaran pemilih di Jawa Tengah adalah kategori pre boomer (pemilih yang lahir sebelum 1945) sebanyak 2,16% atau 611.919 orang pemilih, kategori baby boomer (lahir tahun antara 1946-1964) sebanyak 16,62% atau 4.702.658 orang pemilih.

Baca Juga

Antisipasi Pemungutan dan Perhitungan Suara Pemilu 2024, TPS Terdampak Banjir Akan Dipindahkan

Sedangkan kategori generasi X atau Gen-X (lahir kisaran 1965-1980) sebanyak 28,34% atau 8.017.620 orang pemilih, kategori milenial (lahir kisaran tahun 1981-1996) sebanyak 32,05% atau 9.065.832 orang pemilih, dan kategori generasi Z atau Gen-Z (lahir kisaran tahun 1997-2007) sebanyak 20,83% atau 5.891.384 orang pemilih.

“Sampai saat ini DPT di Jawa Tengah dari jumlah penduduk sebesar 37 juta pemilih, DPT kita ada 28,3 juta pemilih, tetapi masih fluktuatif karena masih dapat bertambah atau berkurang, meskipun dalam jumlah kecil,” jelas Nana.

Terkait pengamanan di Jateng, tambahnya, Pemprov Jateng terus meningkatkan kolaborasi dengan Polda Jateng dan Kodam IV/ Diponegoro.

Baca Juga

Polda Jateng Imbau Masyarakat Waspadai Penyebaran Paham Radikal Lewat Konten Medsos di Masa Kampanye

Nana menyatakan, secara prinsip Jawa Tengah sudah siap untuk melaksanakan Pemilu 2024 dengan aman dan damai. Pemetaan wilayah rawan juga sudah dilakukan bersama dengan penyelenggara pemilu dan TNI-Polri. Secara umum berdasarkan indeks kerawanan pemilu, Jawa Tengah masuk dalam kategori rawan sedang.

Namun, terangnya, ada tujuh kabupaten/kota di Jawa Tengah yang masuk dalam kategori rawan tinggi, yaitu Kota Semarang, Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Purworejo, Kabupaten Temanggung, Kabupaten Wonosobo, Kabupaten Magelang, dan Kabupaten Kendal.

“Data dari Bawaslu, Jawa Tengah berada di daerah rawan sedang. Seperti disampaikan Kapolda dan Pangdam bahwa ketika pemilu itu tidak ada daerah aman dan tenang. Semua ada rawannya, kategori rawan sangat tinggi, rawan tinggi, dan rawan sedang. Kelihatannya di sini tenang, tetapi saya ingatkan soal kesiapsiagaan. Rasa aman ini harus betul-betul dijaga, untuk menjaga stabilitas Jawa Tengah,” kata Nana.

Baca Juga

Sekretaris LIDINA Ungkap Kunci Agar Tidak Terjadi Pelanggaran Selama Masa Kampanye

Oleh karena itu, Pj Gubernur meminta, pemetaan harus terus dilakukan, termasuk mengawasi penyebaran berita hoaks selama tahapan pemilu. Sebab waktu kampanye pemilu kali ini hanya sela 75 hari, sehingga manuver dan aktivitas peserta kampanye akan sangat masif.

Sementara itu, Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi mengatakan, Operasi Mantap Brata 2023-2024 akan mulai diberlakukan pada 19 Oktober 2023. Rakor lintas sektoral ini untuk memantapkan kembali kesiapan pengamanan pemilu di Jawa Tengah.

Setidaknya akan ada 21.300 personel yang akan dikerahkan untuk pengamanan pemilu di Jawa Tengah. Jumlah itu masih ditambah personel dari TNI sebanyak 5.570. Personel gabungan itu akan berjaga di 117.299 tempat pemungutan suara (TPS) dan tempat-tempat vital, termasuk kantor KPU dan Bawaslu, serta objek vital lain.

“Hampir 22 ribu personel kita yang akan tersebar di 117 ribu TPS di Jateng,” katanya.

Luthfi menambahkan, untuk mengantisipasi konflik yang ada di masyarakat, Polda Jateng juga membentuk Satgas Cooling System. Mereka bertugas mendinginkan masyarakat atau meredam percikan konflik yang ada di masyarakat. Satgas itu terdiri atas satgas manajemen media, satgas manajemen sosial, dan satgas manajemen kemitraan.

Editor : Iman Nurhayanto