Daerah yang Berhasil Turunkan Stunting Diberi Insentif Fiskal

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Wakil Presiden (Wapres), Ma'ruf Amin, dan Menteri Keuangan (Menkeu), Sri Mulyani Indrawati, menyerahkan insentif fiskal (uang penghargaan) kepada daerah yang sukses menurunkan angka stunting (anak kurang gizi).

Penyerahan insentif fiskal itu. diberikan kepada kepala daerah provinsi dan kabupaten/kota, di Istana Wakil Presiden, Jakarta, Jumat (6/10/2023). Terdapat 90 daerah penerima insentif fiskal tahun 2022, dan 125 daerah di tahun 2023. 

Baca Juga

Intervensi Serentak Pencegahan Stunting Di Jateng Sudah Capai 1,4 Juta Orang

Total insentif fiskal Rp1,68 triliun untuk 90 daerah berprestasi di tahun 2022, terdiri dari 20 provinsi, 30 kota, dan 40 kabupaten (Prestasi tahun 2022). Sedangkan 125 daerah berprestasi tahun 2023, terdiri dari 7 provinsi, 21 kota, dan 97 kabupaten (prestasi tahun 2023).

"Tahun 2022 angka stunting 21,6 persen, turun tajam dari tahun 2018 yang sebesar 30,8 persen. Presiden @jokowi menargetkan penurunan stunting tahun 2024 menjadi 14 persen. Ini perlu kerja sama dan sinergi berbagai pihak untuk menyelamatkan anak-anak balita Indonesia dari stunting," ujar Sri Mulyani, melalui akun Instagram resminya @smindrawati. 

Anggaran penurunan stunting 2023 di Kementerian dan Lembaga sebesar Rp30,0 triliun, dengan realisasi sampai dengan 30 September 2023 adalah sebesar Rp22,5 triliun atau 74,9 persen.

Baca Juga

Usung Sosialisasi Anti Stunting, Begini Wajah Baru Mobil Dinas Wali kota Semarang

Menkeumengatakan, pemerintah pusat juga memberikan anggaran penurunan stunting melalui Transfer Keuangan ke Pemerintah Daerah sebesar Rp16,56 triliun. Adapun transfer ini terdiri dari, yang pertama, insentif fiskal sebesar Rp1,68 triliun (IF atas kinerja tahun sebelumnya Rp936 miliar dan tahun berjalan Rp750 miliar).

Kemudian, Dana Alokasi Khusus (DAK) Fisik sebesar Rp5,91 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp2,9 triliun atau 49,6 persen. DAK Nonfisik sebesar Rp8,97 triliun (realisasi penyaluran per 30 September 2023 sebesar Rp5,5 triliun atau 61,1 persen).

"Juga salah satu kebijakan Dana Desa diarahkan untuk program pencegahan dan penurunan stunting dan anggaran untuk penurunan stunting pada APBD berada di kisaran Rp19,92 triliun dengan realisasi sebesar Rp4,63 triliun," ungkap Sri Mulyani. 

Baca Juga

Cegah Stunting Dengan Tingkatkan Layanan KB di Pekalongan

Terdapat 12 provinsi prioritas penanganan stunting dimana seluruh K/L bersinergi membantu penurunan. Provinsi prioritas penanganan stunting akan ditingkatkan menjadi 17 provinsi agar semakin cepat penurunan.

"Selamat atas Prestasinya…! Terima kasih juga kepada berbagai kalangan media, lembaga swasta dan Persit Kartika Chandra Kirana yang ikut aktif menanggulangi stunting," tutur Sri Mulyani.

Editor : Iman Nurhayanto