JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Kepala Badan Komunikasi Strategis dan Koordinator Juru Bicara DPP Partai Demokrat, Herzakky Mahendra Putra menilai jaman Era pemerintahan Presiden RI ke-6 Susilo Bambang Yudhoyono (SBY) dinilai jauh lebih baik.
Herzaky kemudian mengungkapkan setidaknya ada tujuh indikator yang melandasi pernyataannya tersebut. Indikator pertama kata Herzaky terlihat dari gaji PNS, TNI, Polri naiknya jarang, baru dua kali selama era Jokowi ini, dan itu pun kisaran 5 persen naiknya.
"Saat kami cek datanya, benar juga, di era Pak SBY selama 10 tahun memimpin di 2004-2014, gaji PNS, anggota TNI, Polri, naik 9 kali, hampir tiap tahun, dan kenaikannya sempat berkisar 15-19 persen di lima tahun pertama. Tinggi sekali kenaikan gajinya di era SBY dibandingkan era Jokowi saat ini," ujar Herzaky Mahendra Putra, Rabu (12/10/2022).
Indikator kedua yakni terkait kemampuan daya beli masyarakat pun rata-rata meningkat 10,4 persen tiap tahunnya. Jauh di atas era Jokowi yang hanya 4,6 persen per tahunnya.
"Ini data Bank Dunia, bukan data lembaga pesanan atau data buzzer yang biasa dipakai pihak-pihak tertentu," ungkap dia.
Indikator ketiga kata Herzaky adalah masalah kemiskinan. pemerintahan SBY selama 10 tahun (2004-2014) berhasil membawa 8,42 juta jiwa penduduk miskin lepas dari kemiskinan, atau 842 ribu penduduk miskin tiap tahunnya.
"Jokowi lima tahun pertama sebelum pandemi saja hanya mampu menurunkan 2,93 juta jiwa penduduk miskin, atau rata-rata hanya 586 ribu jiwa per tahunnya. Kelihatan kan mana yang lebih baik? Belum kalau kita buka data pasca pandemi," ungkap Herzaky.
Ia mengungkapkan di era tersebut pemerintahan SBY mendapatkan warisan 36,15 juta jiwa penduduk miskin dari era Ibu Mega tahun 2004. Namun dengan keberpihakan Pemerintahan SBY kepada rakyat, jumlah penduduk miskin bisa turun hingga 27,72 juta jiwa pada tahun 2014.
"Sedangkan Jokowi selama lima tahun sebelum pandemi saja, hanya mampu menurunkan kemiskinan menjadi 24,79 juta jiwa di 2019," kata Herzaky Mahendra Putra.
Indikator keempat kata Herzaky adalah terkait pengangguran. Ia mengaku heran pemerintah mengklaim berhasil menurunkan pengangguran sebanyak 140 ribu orang selama lima tahun di era pemeritahan Jokowi, atau rata-rata 28 ribu per tahun.
Dari 7,24 juta jiwa di tahun 2014 peninggalan SBY, menjadi 7,1 juta jiwa di 2019 era Jokowi. "Pak SBY selama 10 tahun berhasil menurunkan angka pengangguran sebanyak 3,01 juta jiwa, alias 301 ribu per tahunnya. Rata-rata 301 ribu era SBY yang tidak lagi menganggur dibandingkan 28 ribu era Jokowi per tahunnya, itu lebih tinggi mana ya," ucap Herzaky dengan nada bertanya.
Kemudian Herzaky melihat indikator kelima yakni terkait pendapatan per kapita rakyat. Di era SBY dan Demokrat berkuasa selama 10 tahun juga meningkat drastis.dari US$ 1.150 di tahun 2004 menjadi US$ 3.491.
"Itu naik Tiga kali lipat! Era Jokowi, delapan tahun berkuasa saja hanya mampu menaikkan menjadi US$ 4.349," lanjutnya.
Indikator keenam kata Herzaky adalah besarnya peningkatan APBN. Ia melihat semua kesuksesan saat ini diwujudkan pemerintahan SBY dengan warisan APBN yang minim dari pemerintahan Megawati sebesar Rp427 Triliun.
Namun, berkat keseriusan dan fokus bekerja untuk rakyat, pada 2014 pemerintahan SBY bukan hanya sukses meningkatkan kesejahteraan rakyat, sekaligus mewariskan APBN kepada pemerintahan Jokowi sebesar Rp1.876,9 T, alias empat kali lipat dibandingkan era Megawati Soekarnoputri.
"Era Jokowi, tahun 2022 ini, APBN jangankan naik empat kali lipat, naik dua kali lipat saja tidak mampu," ucap Herzaky.
Indikator ketujuh kata Herzaky adalah terkait Indeks Persepsi Korupsi (IPK). Ia mengaku heran pemerintah saat ini bangga bisa mencapai 38 di tahun 2021, dari 34 era Pak SBY tahun 2014.
"Naiknya hanya 4 poin selama 7 tahun era Jokowi. Sedangkan SBY bisa mencapai angka 34 selama 10 tahun pemerintahan dari sebelumnya 20 di era Ibu Mega. Naik 14 poin. Naik 4 poin era Jokowi dibandingkan naik 14 poin era SBY, tinggi mana," tutupnya.
Editor : Iman Nurhayanto