DPP Demokrat: Sebagai Pejabat Publik, Mestinya Punya Etika Politik

TEGAL, iNewsJatenginfo.id - Persoalan Wakil Walikota Tegal, HM Jumadi yang diduga pindah partai masih terus bergulir. Setelah sebelumnya ketua DPC Partai Demokrat Kota Tegal HA Satori merespon, kini dari DPP Partai Demokrat buka suara, kini giliran dari Deputy Bidang Hukum Dan Advokasi DPP Partai Demokrat, H Mehbob.

"HM Jumadi sebagai pejabat publik mestinya punya etika politik," kata, saat dihubungi melalui telepon, Kamis (23/6).

Baca Juga:

Antibodi Masyarakat Indonesia Kebal Lawan Covid-19 Setelah Tembus 98,5 Persen!

Mehbob mengatakan, kalau memang jumadi sudah pindah perahu, itu adalah hak dia. Cuma, sebagai pejabat publik semestinya mempunyai etika politik untuk pamit dan menurut AD/ART Partai Demokrat.

Dijelaskan, menurut AD/ART Pasal 14 ayat 1c maka ketika anggota Partai menjadi anggota Partai lain maka dengan sendirinya berhenti menjadi anggota Partai Demokrat. 

Baca Juga:

BPR BKK Kendal Beri 3 Warga Patean Bantuan RTLH

Dan dalam ART pasal 3 maka hak-haknya sebagai anggota partai juga hilang, hak-hak tersebut, hak untuk mengikuti seluruh kegiatan yang terkait keanggotaan partai, hak untuk dipilih dan memilih jadi pengurus partai dan jabatan-jabatan lain yang ditetapkan oleh partai.

Mehbob berpesan, untuk jajaran DPC Partai Demokrat Kota Tegal, hal seperti ini tidak usah di sesali.

Baca Juga:

Singapura Dibantai Timnas Indonesia 9-0, Begini Kata Dua Pelatih Tim

"Mari kita rapatkan barisan untuk merebut kemenangan di 2024 karena hasil survei terbaru, kita sudah tiga besar dengan hasil 11,6 persen. Ini adalah hasil kerja keras seluruh kader di bawah komando AHY," ungkap Mehbob