Berbicara tentang demokrasi yang dipilih oleh Indonesia sebagai sistem pemerintahannya, Ia menyebut Muhammadiyah selalu berdiri pada posisi sebagai mitra kritis pemerintah.
“Muhammadiyah mengapresiasi dan mendukung jika pemerintah mengambil keputusan yang baik, namun tidak akan segan menginterupsi jika Pemerintah bersikap sebaliknya,” tegasnya.
“Apabila kita berbicara demokrasi, maka saya melihat ini adalah satu bagian untuk bisa berbicara mengenai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyat secara penuh, meskipun pada prakteknya masih jauh panggang dari api. Demokrasi itu adalah people power bagi kita, demokrasi itu adalah kekuakatan rakyat sesungguhnya, demokrasi itu bagian dari kepentingan rakyat yang harus segera dituntaskan,” tandasnya
Kritisi Banpol
Dalam kesempatan itu pula Ketua DPD IMM Jateng mengkritisi proses pendidikan politik dilimpahkan sepenuhnya ke Partai Politik yang sebenarnya juga memiliki tanggung jawab tersebut dengan mendapat bantuan biaya dari Negara.
“Jika pendidikan politik dilimpahkan ke parpol maka yang terjadi berdasarkan kebutuhan partai politik itu sendiri, yang tidak jauh-jauh hanya pada proses pemenangan dan memenangkan,” jelasnya.
Ia berikaan solusi dengan mengusulkan agar bantuan itu dapat dialihkan ke media untuk turut serta menjadi agen pendidikan politik.
Menurutnya dewasa ini tidak ada yang terlepas oleh media, semua terikat dengan media. Bahkan hal-hal yang sifatnya internalisasi ideologi sekarang di media berjalan sangat masif.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
