Ketua DPD IMM Jateng, Untung Kritisi Pendidikan Politik Lewat Parpol

Abdul Ghofur
Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  Jawa Tengah Untung Prasetyo Ilham. Foto: Ist

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Ketua Dewan Pimpinan Daerah Ikatan Mahasiswa Muhammadiyah  Jawa Tengah (DPD IMM Jateng) yang baru saja terpilih, Untung Prasetyo Ilham didaulat menjadi narasumber Webinar Pojok Pengawasan “Demokrasi di Mata Anak Muda: Peran, Pemikiran & Kiprah dalam Membangun Bangsa” diadakan oleh Bawaslu Provinsi Jawa Tengah, Kamis (02/06).

Dalam kesempatan tersebut, Untung mempromosikan darul ahdi wa syahadah yang tertuang dalam Tanfidz Keputusan Muktamar Muhammadiyah ke-47 di Makasar, dimana Muhammadiyah memahami Pancasila sebagai ideologi negara hasil konsensus segenap elemen bangsa (dar al-ahdi) dan sekaligus sebagai tempat pembuktian atau kesaksian (dar al-syahadah) untuk mewujudkan negara yang aman dan damai (dar al-salam).

“Kami mengganggap dan meyakini bahwa bangsa Indonesia bagian dari darul ahdi wa syahadah, negara kesepakatan dan kesaksian. Dan itu menjadi narasi yang terus dibawa Muhammadiyah dan menjadi bagian yang tak terpisahkan oleh IMM untuk mengisi hari-hari pasca kemerdekaan ini,” Jelasnya.

Berbicara tentang demokrasi yang dipilih oleh Indonesia sebagai sistem pemerintahannya, Ia menyebut Muhammadiyah selalu berdiri pada posisi sebagai mitra kritis pemerintah.

“Muhammadiyah mengapresiasi dan mendukung jika pemerintah mengambil keputusan yang baik, namun tidak akan segan menginterupsi jika Pemerintah bersikap sebaliknya,” tegasnya.

“Apabila kita berbicara demokrasi, maka saya melihat ini adalah satu bagian untuk bisa berbicara mengenai kesejahteraan dan kemaslahatan bagi rakyat secara penuh, meskipun pada prakteknya masih jauh panggang dari api. Demokrasi itu adalah people power bagi kita, demokrasi itu adalah kekuakatan rakyat sesungguhnya, demokrasi itu bagian dari kepentingan rakyat yang harus segera dituntaskan,” tandasnya

Kritisi Banpol
Dalam kesempatan itu pula Ketua DPD IMM Jateng mengkritisi proses pendidikan politik dilimpahkan sepenuhnya ke Partai Politik yang sebenarnya juga memiliki tanggung jawab tersebut dengan mendapat bantuan biaya dari Negara.

“Jika pendidikan politik dilimpahkan ke parpol maka yang terjadi berdasarkan kebutuhan partai politik itu sendiri, yang tidak jauh-jauh hanya pada proses pemenangan dan memenangkan,” jelasnya.

Ia berikaan solusi dengan mengusulkan agar bantuan itu dapat dialihkan ke media untuk turut serta menjadi agen pendidikan politik. 

Menurutnya dewasa ini tidak ada yang terlepas oleh media, semua terikat dengan media. Bahkan hal-hal yang sifatnya internalisasi ideologi sekarang di media berjalan sangat masif.

Editor : Iman Nurhayanto

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network