Semarang, 26 Juni 2025 PATTIROS lembaga kajian yang fokus pada tata kelola pemerintahan mendorong pemkot Semarang berkomitmen mendorong tata kelola lingkungan yang adil dan berkelanjutan. Dalam pertemuan strategis dengan Tim Percepatan Kota Semarang, PATTIRO semarang menyerahkan Rekomendasi Kebijakan Pembangunan Berkelanjutan yang berisi serangkaian usulan konkrit, termasuk penerapan skema fiskal ekologis berbasis kinerja lingkungan.
Rekomendasi ini menawarkan pendekatan baru dalam pengelolaan anggaran daerah, di mana kelurahan akan memperoleh insentif fiskal berdasarkan capaian lingkungan, seperti peningkatan ruang terbuka hijau (RTH), pengurangan timbulan sampah, hingga konservasi ekosistem pesisir seperti mangrove.
“Melalui mekanisme seperti ALAKE (Anggaran Lingkungan Berbasis Kinerja), kita ingin mendorong kelurahan menjadi motor utama dalam menjaga lingkungan. Bukan sekadar menerima dana, tapi diberikan insentif karena kontribusi nyatanya terhadap ekologi kota,semuanya jelas terukur dan bisa di evaluasi” ujar Muklis Direktur Pattiro Semarang.
Tim Percepatan Kota Semarang menyambut baik dokumen tersebut, menyebutnya sebagai masukan penting dalam proses perencanaan kebijakan kota ke depan.
“Kami menyambut baik rekomendasi dari PATTIRO sebagai bagian dari upaya kolaboratif dalam memperkuat pembangunan berkelanjutan di Kota Semarang. Usulan terkait fiskal ekologis menjadi salah satu masukan penting yang sejalan dengan komitmen pemerintah kota untuk mendorong peran aktif masyarakat dan memperhatikan aspek keadilan lingkungan dalam perencanaan pembangunan,” Teguh Hadi Prayitno.
PATTIRO menekankan bahwa rekomendasi yang disusun bukanlah sekadar wacana, melainkan hasil dari proses partisipatif, riset lapangan, dan konsultasi dengan warga.
“Banyak wilayah di Semarang, baik di kawasan pesisir maupun dataran tinggi, menghadapi tekanan lingkungan yang serius. Tapi jika ada mekanisme fiskal yang adil dan berbasis data, kita bisa mendorong perubahan dari tingkat paling bawah: kelurahan, berbasis persan serta masyarakat” tambah Mukhlis.
Selain ALAKE, dokumen rekomendasi juga memuat dorongan pengembangan UMKM ramah lingkungan, pengelolaan sampah dengan pendekatan extended producer responsibility (EPR), serta solusi berbasis alam untuk penanganan banjir dan rob.
Dengan dukungan dari masyarakat sipil dan keterbukaan dari pemerintah kota, langkah ini dipandang sebagai titik awal penting dalam perjalanan Semarang menuju kota yang lebih tangguh secara iklim dan adil secara sosial.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
