Selama ini, Pemprov Jateng terus memberikan fasilitas kepada para pengusaha demi menggenjot pertumbuhan ekonomi. Di antaranya kesiapan tata ruang dan pengembangan kawasan industri yang progresif, sehingga menjadikan iklim investasi yang baik.
Selain itu, fasilitasi regulasi berupa peraturan daerah (Perda), sehingga pelaku usaha dapat mengoptimalkan potensi usaha. Peraturan ini diupayakan memberi kemudahan dan tidak berbelit-belit.
Pemprov Jateng juga menyiapkan tenaga kerja yang terampil dan siap sesuai kebutuhan industri. Upayanya adalah dengan meningkatkan sekolah vokasi, kerjasama dengan perusahan, dan serta ekstensi Balai Latihan Kerja (BLK). Hal ini tak lain demi peningkatan serapan tenaga kerja.
"Angka pengangguran terbuka Jawa Tengah per Februari 2024 turun dari 5,24 persen menjadi 4,39 persen. Kalau pengangguran bisa ditekan maka angka kemiskinan juga dapat kita tekan, " kata Nana.
Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan dan menurunkan angka kemiskinan tersebut, Pemprov Jateng kembali menegaskan pentingnya CSR dari perusahaan. Nana berharap CSR dari perusahaan dapat disalurkan secara tepat sasaran.
"Kemiskinan perlu menjadi perhatian kita bersama. Masih banyak masyarakat kita yang membutuhkan itu (dana CSR),” kata dia.
Sementara itu, Sekretaris Daerah Provinsi Jateng Sumarno mengatakan, dalam acara tersebut dihadiri oleh sekitar 70 tamu undangan. Terdiri atas puluhan pemilik perusahaan, CEO (chief executive officer), direksi, dan general manager (GM) perusahaan di Jawa Tengah. Selain itu juga dihadiri oleh perwakilan bank yang tergabung dalam Himpunan Bank Milik Negara (Himbara), serta kepala dinas terkait.
Sumarno menilai, pembangunan di Jawa Tengah butuh kontribusi dari para pengusaha, salah satunya malalui program corporate social responsibility (CSR).
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
