JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Pendiri PolMark Indonesia, Eep Saefulloh Fatah menyoroti anomali di balik kebijakan dana bantuan sosial (bansos) yang dikeluarkan Presiden Joko Widodo (Jokowi) menjelang Pemilu 2024. Dana bansos membengkak hingga Rp560,36 triliun.
Dia merinci, masa Pemilu 2019 atau Pilpres periode kedua Presiden Jokowi, jumlah dana bansos yang dikucurkan Rp194,76 triliun. Sedangkan pada Pemilu 2014, jumlah dana bansos yang dikeluarkan Rp78,3 triliun.
"Ini akan menjadi modus operandi ketika setiap penguasa atau incumbent, orang yang berkuasa punya konflik kepentingan, membantu keluarganya memenangkan pemilu akan menggelontorkan dana negara untuk tujuan partisan,” kata Eep dilansir dari kanal Youtube Keep Talking, Minggu (18/2/2024).
Eep menyebut, penggelontoran dana bansos itu berhimpitan dengan kerja elektoral, seolah-olah tidak ada kaitan tetapi sesungguhnya dimanfaatkan untuk kegiatan pemenangan.
Modus operandi dugaan kecurangan Pemilu 2024 dengan bagi-bagi bansos, ujarnya, dilengkapi putusan Mahkamah Konsitusi (MK) Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang hingga saat ini tidak ada orang yang membantah dari sisi materi perundang-undangan dan perdebatan itu adalah nepotisme.
Seperti diketahui, putusan itu memberi karpet merah kepada putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka untuk melaju menjadi Calon Wakil Presiden (Cawapres) pada Pilpres 2024, karena sempat terganjal syarat batas usia untuk mencalonkan diri menjadi presiden atau wakil presiden adalah 40 tahun.
"Tidak usah mencari saya untuk mencari data itu, silakan buka data digital banyak tersebar di mana-mana dan kita saat ini terbantu dengan beredarnya film dokumenter “Dirty Vote” yang membantu menilai keadaan, mata kita terbuka tentang potensi kecurangan pemilu memang nyata ada di sekitar kita,” tutur dia.
Politik Gentong Babi
Ahli hukum tata negara Bivitri Susanti menjelaskan pembagian bansos kian masif sejak 2009, 2014 hingga 2024. Penyaluran bansos yang dilakukan pemerintah menjadi sorotan karena diduga untuk mendongkrak elektabilitas Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka.
Bivitri melihat pembagian bansos menjadi bagian dalam praktik tersebut. Dia mengibaratkan praktik itu sebagai politik gentong babi.
"Mengapa bansos juga dijadikan alat berpolitik dan lain sebagainya? Ada satu konsep dalam ilmu politik yang bisa kita gunakan yang namanya gentong babi atau pork barrel. Jadi memang istilah ini mengacu pada masa perbudakan di Amerika Serikat yang gambarannya seburuk perbudakan itu sendiri," kata Bivitri dalam Film Diry Vote.
Menurut Bivitri, perbudakan di AS saat itu mengharuskan budak berebut mengambil daging babi yang diawetkan dalam gentong. Dari sana muncul istilah bagi orang-orang yang berebut jatah resmi untuk kenyamanan diri.
"Jadi yang kita bicarakan di sini adalah cara berpolitik yang menggunakan uang negara untuk digelontorkan ke daerah-daerah pemilihan oleh para politisi agar dirinya bisa dipilih kembali. Tapi tentu saja kali ini Jokowi tidak sedang meminta orang untuk memilih dirinya, melainkan penerusnya," ujar dia.
Sementara itu, Jokowi menyampaikan bahwa pemberian bantuan merupakan salah satu upaya pemerintah untuk membantu masyarakat. Apalagi, saat ini krisis pangan yang memicu kenaikan harga beras masih terjadi secara global.
"Itulah fungsinya negara membantu kalau ada kenaikan harga beras. Kalau di negara lain kan enggak ada yang namanya bantuan pangan beras seperti yang kita miliki, dan kita hitung-hitung APBN kita mampu memberikan ya kita berikan," ujar Jokowi.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
