Tak cukup sampai di situ, isu adanya dualisme kepemimpinan di Pemkab Kendal juga menjadi sorotan. Isu ini santer terdengar setelah adanya kabar yang menyebutkan pembagian kewenangan antara bupati dan wakil bupati di tiap OPD.
Rubiyanto, anggota Komisi A DPRD Kendal, meminta Sekda selaku leading sektor para kepala OPD untuk tegas bahwa kepemimpinan yang sebenarnya ada di tangan bupati. Jika tidak, Sekda akan kebingungan karena harus mengikuti dua orang pimpinan.
"Pak Sekda harus tegas bahwa namanya sopir di pemerintahan itu hanya satu, Bupati, bukan wakil bupati," kata Totok.
Di penghujung RDP, Wakil Ketua DPRD Kendal, Annurrochim mengingatkan Sekda untuk melaporkan semua hasil pertemuan langsung kepada bupati, bukan melalui tim percepatan yang justru membuat birokrasi pemerintahan terhambat.
Sementara itu, Sekda Kendal, Sugiyono mengaku sangat bersyukur dengan digelarnya RDP yang dimaksudkan untuk memperbaiki birokrasi di Pemkab Kendal.
"Pada prinsipnya kami berterimakasih karena ada beberapa hal yang harus kita benahi," pungkasnya.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
