Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi, massa dari PMII juga menyampaikan 5 tuntutan lainnya.
“Kami juga mendesak pemerintah merevisi KUHP, mendorong RU TPKS segera disahkan, reformasi agraria, aparat penegak hukum Polri, Jaksa, hakim agar meningkatkan kinerjanya dan terakhir penuntasan pelanggaran HAM,” terangnya.
Dalam unjuk rasa tersebut nyaris terjadi bentrokan mahasiswa dengan aparat keamanan. Massa mahasiswa yang meminta bertemu dengan gubernur dan DPRD Jateng tak kunjung ditemui. Beruntung perwakilan dari PMII akhirnya ditemui oleh Sekda Jateng Sumarno dan Anggota Komisi E DPRD Jateng Joko Hariyanto.
“Tadi pak sekda dan dari Komisi E bersedia menandatangani pernyataan aspirasi dari PMII. Demo berjalan dengan lancar dan aman, tidak ada penyusup dan gangguan,” kata Fawwaz.
Anggota Komisi E DPRD Jateng Joko Hariyanto mengaku bisa memahami tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Akan tetapi, sambungnya, hal itu bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng maupun DPRD Jateng.
“Tapi kami akan menyampaikan atau meneruskan ke pusat apa yang menjadi keinginan adik-adik mahasiswa,” kata Joko.
Sementara itu, Aulia Hakim, Sekretaris Perda KSPI Jawa Tengah, mengatakan para buruh juga menolak kenaikan harga BBM. Salah satu alasannya, kenaikan BBM akan menurunkan daya beli yang kini sudah turun 30 persen.
"Naiknya harga BBM maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," katanya.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
