Dia menjelaskan, kalau pemerintah terus menetapkan harga BBM yang sama seperti saat ini dalam arti tidak menaikan harga BBM, maka APBN bakal terus membengkak hanya untuk mensubsidi BBM.
Disatu sisi banyak proyek pemerintah yang saat ini tengah dikerjakan yang menggunakan APBN dan ditargetkan selesai rampung pada tahun 2024, seperti pembanguan IKN Nusantara dan proyek infrastruktur lainnya.
"Kalau kenaikan BBM itu terjadi, karena Rp. 600 tirliun itu hampir sama dengan hampir 25 persen, jadi total pendapatan APBN kita dipakai untuk Subsidi, ini tidak sehat," tutur Bahlil.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait