Dibawah Kepemimpinan Agustina-Iswar, Akses Pendidikan Terbuka Lebar dan Ijazah Tertahan Bisa Kembali

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id – Satu tahun kepemimpinan Wali Kota Semarang, Agustina Wilujeng bersama Wakil Wali Kota Iswar Aminuddin, dunia pendidikan di ibu kota Jawa Tengah mendapat perhatian serius. Bukan sekadar membangun gedung sekolah, tetapi lebih dari itu: anak-anak dari keluarga miskin kini bisa sekolah tanpa terbebani biaya, ijazah yang tertahan bertahun-tahun akhirnya bisa diambil, dan guru-guru swasta mendapat bantuan operasional.

Program unggulan "Semarang Cerdas" menjadi salah satu fondasi penting dalam lima tagline pembangunan yang diusung pasangan Agustin-Iswar, Semarang Bersih, Semarang Sehat, Semarang Cerdas, Semarang Makmur, dan Semarang Tangguh. Ke lima pilar ini dikolaborasi menjadi program kerja yang saling berkesinambungan, membentuk siklus transformasi berkelanjutan.

"Pendidikan adalah kunci masa depan. Kami ingin semua anak Semarang, siapa pun dia, dari keluarga mana pun, punya kesempatan yang sama untuk bersekolah dan berprestasi. Semarang Cerdas adalah wujud komitmen kami untuk tidak meninggalkan satu pun anak di kota ini," ujar Wali Kota Semarang Agustina Wilujeng, Jumat (20/2).

Hasilnya pun terlihat nyata. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Kota Semarang tahun 2025 mencapai angka 85,80 atau masuk kategori sangat tinggi, sekaligus menjadi yang tertinggi di Jawa Tengah. Rata-rata Lama Sekolah warga Semarang berada di angka 11,11 tahun, menunjukkan bahwa akses pendidikan semakin terbuka lebar. Tingkat kepuasan warga terhadap kinerja Agustina-Iswar pun mencapai 83,6 persen berdasarkan Survei Litbang Kompas.
Salah satu masalah klasik dalam dunia pendidikan adalah tunggakan SPP yang membuat anak-anak cemas dikeluarkan dari sekolah. Pemerintah kota turun tangan langsung menyelesaikan masalah ini.

Sepanjang 2025, pemerintah kota telah membayarkan SPP tertunggak sebanyak 122 anak dari 15 sekolah di Kota Semarang dengan total nilai Rp71.393.000. Mereka adalah anak-anak dari keluarga tidak mampu yang selama ini terbebani utang sekolah.

Meski masih ada 1.053 anak yang tercatat memiliki tunggakan SPP, langkah ini menjadi awal yang baik. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan biaya. "Saya tidak ingin ada anak Semarang yang tidak naik kelas atau tidak ambil rapor karena orang tuanya tidak bisa bayar SPP. Pendidikan adalah hak mereka, dan negara harus hadir," tegas Agustina.

Pemerintah kota juga memberikan perhatian besar pada sekolah swasta. Melalui program Hibah P-BOSP (Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Swasta) , ribuan siswa di sekolah swasta mendapat keringanan biaya.
Total ribuan siswa dari keluarga kurang mampu kini bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa khawatir biaya. Pemerintah juga memberikan keringanan PBB untuk 35 sekolah swasta sebagai bentuk dukungan agar sekolah bisa fokus pada peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2025, program sekolah swasta gratis ini secara keseluruhan menjangkau 129 sekolah dengan anggaran Rp25,79 miliar. Rencananya, pada tahun 2026 program ini akan diperluas menjadi 135 sekolah.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan operasional bagi 1.482 guru sekolah swasta yang belum tersertifikasi. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan motivasi mereka dalam mengajar. "Sekolah swasta adalah mitra pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami ingin mereka kuat, gurunya sejahtera, dan siswanya bisa belajar dengan nyaman," jelas Agustina.

Upaya ini berhasil menekan angka putus sekolah. Berdasarkan data tahun 2025, angka putus sekolah tingkat SD/MI 0 persen dan tingkat SMP/MTs hanya 0,01 persen—angka yang sangat minim.
Masalah klasik lainnya adalah ijazah yang tertahan di sekolah karena berbagai alasan, biasanya terkait biaya. Ijazah adalah pintu masuk untuk melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan. Tanpa ijazah, masa depan anak bisa terhambat.

Pemerintah kota bergerak cepat. Sepanjang 2025, sebanyak 374 ijazah berhasil dibagikan kepada pemiliknya dari 36 sekolah di Kota Semarang. Namun, pekerjaan rumah masih besar. Masih ada 10.335 ijazah yang tertahan di berbagai sekolah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian masalah ini agar tidak ada lagi anak Semarang yang masa depannya terhambat hanya karena selembar ijazah.

"Ijazah itu hak anak, bukan barang jaminan. Saya minta sekolah-sekolah untuk tidak menahan ijazah muridnya. Kalau ada masalah biaya, kita cari solusi bersama. Yang penting anak bisa melanjutkan masa depannya," tegas Wali Kota.(*)

Editor : Iman Nurhayanto