Dibawah Kepemimpinan Agustina-Iswar, Akses Pendidikan Terbuka Lebar dan Ijazah Tertahan Bisa Kembali

Meski masih ada 1.053 anak yang tercatat memiliki tunggakan SPP, langkah ini menjadi awal yang baik. Pemerintah berkomitmen untuk terus mencari solusi agar tidak ada lagi anak putus sekolah karena alasan biaya. "Saya tidak ingin ada anak Semarang yang tidak naik kelas atau tidak ambil rapor karena orang tuanya tidak bisa bayar SPP. Pendidikan adalah hak mereka, dan negara harus hadir," tegas Agustina.

Pemerintah kota juga memberikan perhatian besar pada sekolah swasta. Melalui program Hibah P-BOSP (Pembiayaan Bantuan Operasional Sekolah Swasta) , ribuan siswa di sekolah swasta mendapat keringanan biaya.
Total ribuan siswa dari keluarga kurang mampu kini bisa bersekolah di sekolah swasta tanpa khawatir biaya. Pemerintah juga memberikan keringanan PBB untuk 35 sekolah swasta sebagai bentuk dukungan agar sekolah bisa fokus pada peningkatan mutu pendidikan.

Pada tahun 2025, program sekolah swasta gratis ini secara keseluruhan menjangkau 129 sekolah dengan anggaran Rp25,79 miliar. Rencananya, pada tahun 2026 program ini akan diperluas menjadi 135 sekolah.

Selain itu, pemerintah memberikan bantuan operasional bagi 1.482 guru sekolah swasta yang belum tersertifikasi. Bantuan ini diharapkan bisa meningkatkan kesejahteraan guru dan motivasi mereka dalam mengajar. "Sekolah swasta adalah mitra pemerintah dalam mencerdaskan anak bangsa. Kami ingin mereka kuat, gurunya sejahtera, dan siswanya bisa belajar dengan nyaman," jelas Agustina.

Upaya ini berhasil menekan angka putus sekolah. Berdasarkan data tahun 2025, angka putus sekolah tingkat SD/MI 0 persen dan tingkat SMP/MTs hanya 0,01 persen—angka yang sangat minim.
Masalah klasik lainnya adalah ijazah yang tertahan di sekolah karena berbagai alasan, biasanya terkait biaya. Ijazah adalah pintu masuk untuk melanjutkan pendidikan atau melamar pekerjaan. Tanpa ijazah, masa depan anak bisa terhambat.

Pemerintah kota bergerak cepat. Sepanjang 2025, sebanyak 374 ijazah berhasil dibagikan kepada pemiliknya dari 36 sekolah di Kota Semarang. Namun, pekerjaan rumah masih besar. Masih ada 10.335 ijazah yang tertahan di berbagai sekolah. Pemerintah berkomitmen untuk terus mendorong penyelesaian masalah ini agar tidak ada lagi anak Semarang yang masa depannya terhambat hanya karena selembar ijazah.

"Ijazah itu hak anak, bukan barang jaminan. Saya minta sekolah-sekolah untuk tidak menahan ijazah muridnya. Kalau ada masalah biaya, kita cari solusi bersama. Yang penting anak bisa melanjutkan masa depannya," tegas Wali Kota.(*)

Editor : Iman Nurhayanto