Sidang Praperadilan Sekjen PDI Perjuangan, Kubu Hasto Ungkit Nama Jokowi hingga Kebocoran Sprindik

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Sidang praperadilan Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan (PDIP) Hasto Kristiyanto digelar di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan, Rabu (5/2/2025). Tim pengacara Hasto membacakan permohonan praperadilannya.

Saat membacakan alasan permohonan praperadilan, kubu Hasto mengungkit nama Presiden ke-7 Joko Widodo (Jokowi). Menurut mereka, Hasto 'ditarget' lantaran kerap mengkritik Jokowi.

Baca Juga

Megawati Pompa Semangat Menuju Kemenangan Pilkada

"Patut diduga penetapan pemohon (Hasto) sebagai tersangka oleh termohon (KPK) sangat berhubungan dengan sikap pemohon yang gencar melakukan kritik terhadap kebijakan Jokowi, yang menurut pemohon merusak sendi-sendi demokrasi dan supremasi hukum," kata pengacara Hasto, Ronny Talapessy.

Menurut Ronny, isu penetapan tersangka sengaja digulirkan ke publik. Hal itu terlihat dari bocornya surat pemberitahuan dimulainya penyidikan atau sprindik ke publik.

"Kebocoran sprindik penetapan tersangka tersebut menjadi bola salju pemberitaan yang membesar," kata Ronny.

Baca Juga

Alim Ulama Semarang Dukung Pasangan Agustina-Iswar di Pilwakot, Sebagai Bentuk Fiqih Kebangsaan

Ronny menyebut, pemberitaan itu bahkan mengalahkan besarnya pemberitaan tentang Hari Raya Natal. Perayaan Natal Hasto bersama keluarga juga menjadi terganggu.

"Pesan Natal yang pada hakikatnya membawa perdamaian justru mengubah menjadi kegaduhan publik dengan tercermin dari pernyataan Uskup Agung Jakarta, Ignatius yang menyatakan kasus korupsi belakangan dijadikan alat untuk menjegal orang demi kepentingan tertentu," katanya.

Sebelum sidang, Ronny menyatakan, tim hukum Hasto sudah mengantongi bukti bahwa penetapan tersangka oleh KPK tidak sah. 

Baca Juga

Bawa Pesan Khusus dari Megawati, Puan Maharani Pimpin Konsolidasi Balon Pemimpin Daerah di Jateng

"Kami siap mengajukan bukti-bukti dan argumentasi terkait penetapan status tersangka Mas Hasto yang menurut kami tidak memiliki dasar hukum yang kuat, tidak adil, dan terlihat lebih banyak didasari oleh alasan non-hukum," kata Ronny,

Editor : Iman Nurhayanto