Perpanjangan Jabatan Jadi 9 Tahun Disetujui Semua Fraksi, Nunggu Pemerintah

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Komisi II DPR dan juga Baleg DPR menyetujui revisi Undang-Undang (UU) Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Revisi tersebut memuat tuntutan Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (Apdesi) soal perpanjangan masa jabatan kepala desa (kades) dari 6 tahun menjadi 9 tahun.

Anggota Komisi II DPR Muhammad Toha menyebutkan, semua fraksi di Komisi II DPR dan juga Baleg DPR setuju atas revisi UU Desa.

Baca Juga

Caleg PDIP Dapil Jateng II ini Fokus Majukan Pendidikan

"Di Komisi II, di Baleg kemudian di Komisi II, di Baleg, di fraksi juga semuanya. Semuanya menyetujui (revisi UU Desa)," kata Toha kepada wartawan di Kompleks Parlemen Senayan, Jakarta, Selasa (17/1/2023).

Toha menjelaskan, Apdesi awalnya meminta dan menyuarakan itu, bahkan sejak ia di daerah pemilihannya (dapil). Hal ini juga sudah disampaikan ke Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian saat Rapat Kerja (Raker) dan saat itu mengiyakan.

"Dan Pak Tito menjawab 'Iya akan segera'," ujarnya.

Baca Juga

Tok! Rapat Paripurna DPR Sahkan RUU IKN Jadi Undang-Undang

Bahkan kata politikus PKB ini, Apdesi sudah melakukan audiensi dengan Komisi II DPR. Dan ketika audiensi dengan Komisi II, akhirnya diterima dan sudah mengajukan inisiatif ke Baleg DPR, sehingga tinggal menunggu sikap pemerintah.

"Nah kita tinggal tunggu pemerintah, ya harus dua duanya kan, DPR sama pemerintah. Nah kalau pemerintah sudah klop, ini bisa jalan," terangnya.

Editor : Iman Nurhayanto