Ternyata Ada 5 Pasal dalam RKUHP Dihapus, Salah Satunya Terkait Lingkungan Hidup

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Pemerintah menghapus lima pasal dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP). Wakil Menteri Hukum dan HAM, Edward Omar Syarief Hiariej mengatakan, langkah itu sebagai bentuk akomodasi dari pemerintah setelah melakukan dialog publik.

Menurut Edward, kelima pasal tersebut dihapus di dalam draf terbaru RKHUP per 9 November 2022.

Baca Juga

Hukuman Mati Bisa Diubah Jadi Seumur Hidup, Berikut Syaratnya

“Lima pasal yang dihapus itu adalah, satu, soal advokat curang. Dua, praktik dokter dan dokter gigi. Tiga, penggelandangan. Empat, unggas dan ternak. Lima adalah tindak pidana kehutanan dan lingkungan hidup,” kata dia, Rabu (9/11/2022).

Dia menuturkan, dalam mengakomodasi masukan publik, pemerintah melakukan sejumlah perubahan terhadap draf RKUHP. Perubahan itu, mulai dari penghapusan pasal, reformulasi pasal, penambahan, dan reposisi pasal.

“Ini kami mendapatkan masukan dari masyarakat, termasuk Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan juga ada beberapa tulisan dari para akademisi di beberapa di media massa supaya itu sebaiknya di-take out dari RKUHP,” ujarnya.

Baca Juga

Demi Kemerdekaan Pers , Dewan Pers Ajukan Reformulasi 14 Pasal RKUHP

Pasal-pasal tersebut sebelumnya masih dimuat dalam draf per 4 Juli 2022. Berdasarkan draf matriks, berikut lima pasal yang dihapus itu:

Pasal 277
Setiap Orang yang membiarkan unggas yang diternaknya berjalan di kebun atau tanah yang telah ditaburi benih atau tanaman milik orang lain yang menimbulkan kerugian dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Pasal 278
(1) Setiap orang yang membiarkan ternaknya berjalan di kebun, tanah perumputan, tanah yang ditaburi benih atau penanaman, atau tanah yang  disiapkan untuk ditaburi benih atau ditanami dipidana dengan pidana denda paling banyak kategori II.

Baca Juga

IJTI Desak Pemerintah Tinjau Kembali Pasal RKUHP Agar Tak Berangus Pers

(2) Ternak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat dirampas untuk negara.

Editor : Iman Nurhayanto