Berapa Sih Perbandingan Upah Honorer, Outsourching dan PPPK Terbaru?

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Ketahui Perbandingan upah honorer, outsourching dan PPPK yang selalu menarik untuk dibahas.

Berdasarkan peraturan pemerintah yang baru, Aparatur Sipil Negara (ASN) hanya terdiri atas dua jenis, yakni Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK).

Baca Juga

Segera Dibuka, Berikut Jadwal Pendaftaran CPNS dan PPPK 2024

Pada 28 November 2023, pemerintah secara resmi akan menghapus tenaga honorer. Karena pemerintah bertujuan untuk membangun sumber daya manusia ASN yang lebih profesional dan sejahtera, serta memperjelas aturan dalam rekrutmen.

Alasan lainnya, karena para honorer sering berdampak pada pengupahan yang dibawah UMR atau Upah Minimum Regional.

Berikut perbandingan upah honorer, outsourching dan PPPK yang telah kami himpun dari berbagai sumber.

Baca Juga

Dikunjungi Komisi X DPR RI, Mbak Ita: PPPK untuk Pustakawan Dinilai Penting

Perbandingan Upah Honorer, Outsourching dan PPPK
Pada tahun 2023 nanti tenaga honorer diubah menjadi pekerja alih daya atau oursourcing sebagai tenaga tambahan untuk ditempatkan di instansi yang membutuhkan, menggantikan sistem pegawai honorer.

Besaran gaji yang akan mereka terima telah diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60 Tahun 2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022.

Honorarium untuk pekerjaan seperti satpam, pengemudi, OB dan lain-lainya akan ditetapkan berdasarkan provinsi Kementerian/Lembaga (K/L) tempatnya bekerja. Sehingga, besaran nilainya berbeda untuk setiap wilayah.

Baca Juga

Kabar Gembira! Pekan Depan, THR ASN di Banjarnegara Bakal Cair

Honorer atau Outsourcing akan mendapatkan besaran gaji yang telah diatur seperti diatas dan setiap wilayahnya memiliki besaran yang berbeda. Misalnya, Satpam dan driver yang bekerja di DKI Jakarta akan mendapatkan besaran gaji sebesar Rp5.344.000 per bulan. Lalu, wilayah kedua dengan gaji tertinggi yang berada di wilayah Papua akan mendapatkan gaji sebesar Rp4.256.000 per bulan. Namun, itu belum termasuk termasuk tunjangan dan uang lembur. Uang lembur untuk satpam dan supir ditetapkan sebesar Rp 13 ribu per jam dan uang makan lembur sebesar Rp 30 ribu per hari.

Besaran Gaji PPPK
Untuk besaran gaji PPPK telah diatur dalam Peraturan Presiden RI Nomor 98 Tahun 2020 dan pasal 3 perpres tentang Gaji dan Tunjangan PPPK. Nantinya, PPPK akan mendapatkan kenaikan gaji secara berkala atau gaji istimewa yang pelaksanaannya sesuai dengan perundang-undangan.

Besaran gaji PPPK besaran terbaru tahun 2022 dibagi dalam berdasarkan golongan:

Baca Juga

Belum Dapat SK, Anggota DPRD PKB: Nasib Guru PPPK di NTT Terkatung-Katung

Golongan I: Rp 1.794.900 - Rp 2.686.200
Golongan II: Rp 1.960.200 - Rp 2.843.900
Golongan III: Rp 2.043.200 - Rp 2.964.200
Golongan IV: Rp 2.129.500 - Rp 3.089.600
Golongan V: Rp 2.325.600 - Rp 3.879.700
Golongan VI: Rp 2.539.700 - Rp 4.043.800
Golongan VII: Rp 2.647.200 - Rp 4.214.900
Golongan VIII: Rp 2.759.100 - Rp 4.393.100
Golongan IX: Rp 2.966.500 - Rp 4.872.000
Golongan X: Rp 3.091.900 - Rp 5.078.000
Golongan XI: Rp 3.222.700 - Rp 5.292.800
Golongan XII: Rp 3.359.000 - Rp 5.516.800
Golongan XIII: Rp 3.501.100 - Rp 5.750.100
Golongan XIV: Rp 3.649.200 - Rp 5.993.300
Golongan XV: Rp 3.803.500 - Rp 6.246.900
Golongan XVI: Rp 3.964.500 - Rp 6.511.100
Golongan XVII: Rp 4.132.200 - Rp 6.786.500

Itulah beberapa perbandingan upah honorer, outsourching dan PPPK.

Editor : Iman Nurhayanto