SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) tak lama lagi. Beberapa nama pun sudah bermunculan sebagai calon presiden, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Beberapa lembaga sudah memberikan sikap politiknya. Lalu bagaimana sikap politik Peryarikatan Muhammadiyah? sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Dalam buku Paradigma Politik Muhammadiyah karya Ridhlo Al Hamdi, Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa sikap dan posisi Muhammadiyah tentang politik tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks ruang dan waktu.
"Muhammadiyah tidak pernah berubah menjadi partai politik (parpol) dan tidak pernah berafiliasi pada kekuatan politik manapun" (2020:11).
Lebih lanjut Dalam urusan politik, Haedar Nashir dalam tulisannya "Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik" justru menganggap bahwa Muhammadiyah sudah memahami betul mengenai persoalan politik. Maka, ketika Prof. Amien Rais mengkategorikan urusan politik ini menjadi low politics dan high politics, Muhammadiyah membagi persoalan politik menjadi dua, yakni politik yang bersifat umum, yakni urusan politik kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian, politik secara khusus, yakni urusan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan, (Nashir, 2015).
Muhammadiyah sebagaimana Khittah Denpasar, memandang perjuangan politik praktis itu penting dan mulia.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
