Oleh karenanya, melalui program Monitoring Center for Prevention (MCP) terdapat beberapa indikator dan subindikator yang harus diperhatikan oleh pemerintah daerah. Yaitu, pemenuhan komitmen TKDN dan e-Purchasing, pencegahan korupsi pengadaan langsung, reviu dan transparansi rencana pengadaan, pencegahan korupsi proyek strategis daerah, tindak lanjut reviu tata kelola PBJ.
“Juga melakukan survei kepuasan masyarakat, vendor management system, penguatan SDM UKPBJ, dan TPP khusus PBJ,” ujar Johanis.
Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) Hendrar Prihadi menjelaskan Presiden Joko Widodo memberikan perhatian lebih terhadap korupsi pada sektor PBJ. Setidaknya ada lima arahan Presiden yaitu meningkatkan penggunaan produk dalam negeri, meningkatkan porsi usaha UKM, memastikan transparansi, mengupayakan efisiensi, dan mempercepat penyerapan anggaran pemerintah.
Lebih lanjut, digitaliasi adalah sebuah instrumen. Yang terpenting adalah tujuannya yaitu mewujudkan inklusi ekonomi tidak ada perbedaan mau kecil, menengah, besar boleh. Kedua, tujuannya adalah membangun sistem PBJ yang terintegrasi dan transparan,
“Dengan digitaliasi _face to face_-nya nggak perlu ketemu. Kadang ini yang membuat beberapa oknum tergoda, ketemu terus dirayu yang tadinya kukuh menjadi goyah. Dengan digitaliasi e-Katalog, tanpa tatap muka semoga bisa mengurangi potensi korupsi,” ujar Hendrar.
Atas dasar itu LKPP saat ini terus berupaya meningkatkan kinerja dengan cara penguatan regulasi, pengembangan sistem pengadaan (meluncurkan platform baru/upgrade dari yang ada saat ini), profesionalisme SDM PBJ (kerja sama dengan asosiasi profesi ahli pengadaan serta lembaga diklat PBJ), dan monitoring evaluasi (meningkatkan sinergitas antar kementerian/lembaga).
Pada tahun ini target PBJ adalah lima juta produk tayang melalui e-Katalog dengan total nilai transaksi mencapai Rp500 triliun. Per 18 Maret 2023, sudah ada 3,66 juta produk tayang dengan nilai transaksi mencapai Rp47,67 triliun.
“Kami berharap bapak/ibu bisa mensukseskan. Salah satu caranya keberanian bertransaksi melalui e-Katalog dan wilayah pengadaannya wilayah konstruksi,” tukasnya.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
