“Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi telah menanggapi pengaduan dari Saudara mengenai mengenai keberatan atas penerbitan keputusan Mendikbudristek No18974/MPK.A/RHS/KP/2021 tanggal 1 Maret 2021 tentang Pemberhentian Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro periode tahun 2016-2021 dan Pengangkatan Anggota Majelis Wali Amanat Universitas Diponegoro periode tahun 2021-2026,” jelas Ketua Ombudsman RI Mokhammad Najih.
Kuasa DPP IKA Undip Rahman Fajriansyah mengatakan pihaknya menghormati jawaban Ombudsman RI atas laporan DPP IKA Undip terkait pengusulan anggota Majelis Wali Amanat Undip dari unsur alumni.
“Kami sangat berterima kasih karena Ombudsman RI telah menjawab surat laporan DPP IKA Undip. Tentu kami juga menghormati isi surat jawaban Ombudsman RI,” jelas Rahman.
Lebih lanjut Rahman selaku Kuasa DPP IKA Undip berharap dengan diterimanya surat jawaban dari Ombudsman RI akan ada penyelesaian yang baik antara DPP IKA Undip dengan pihak Universitas Diponegoro.
“Semoga rekomendasi dari Ombudsman RI bisa jadi pintu penyelesaian persoalan unsur wakil alumni di Majelis Wali Amanat Undip. Pihak Universitas bisa bijaksana sekaligus menghormati rekomendasi Ombudsman RI," sambung Rahman.
Jajaran DPP IKA Undip juga telah membahas surat jawaban Ombudsman RI untuk menyiapkan langkah selanjutnya.
“Sudah dibahas dan langsung dipimpin Ketua Umum Mas Abdul Kadir Karding. Kita tetap harus menyiapkan beberapa alternatif langkah lanjutan, tetapi tentu kita berharap ada itikad baik dari semua pihak, ," pungkas Rahman.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
