Sebab, sebagai penyelenggara pemerintahan, mereka telah melakukan pengabaian kewajiban hukum. Yaitu, penundaan penerbitan izin dalam penyelenggaraan pelayanan publik, dalam hal ini adalah pedagang pasar.
“Surat izin ini adalah pemenuhan kepastian berusaha bagi pedagang pasar. Belum adanya izin yang diterima oleh pedagang pasar namun penarikan retribusi terus dilakukan setiap hari,” katanya Rabu (12/10).
Menurutnya, hal tersebut memunculkan spekulasi tentang potensi terjadinya pungutan liar (pungli).
Penyelesaian permasalahan yang dihadapi pedagang Pasar Adiwinangun Ngedirejo ini sebenarnya menjadi tanggung jawab penuh Sekretariat Daerah (Setda) Kabupaten Temanggung sebagai pengelola Barang Milik Daerah (BMD) sebagaimana diatur dalam Permendagri No. 47 Tahun 2021.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
