Sebelum menerapkan kenaikan tarif ojol, pihaknya juga telah menyerap aspirasi masyarakat melalui survei. Hasilnya, masyarakat disebut tak keberatan dengan kenaikan tarif ojol dan masih memiliki kemampuan untuk membayarnya.
“Jadi sebenarnya harapannya angka yang diterapkan adalah angka yang sudah mempertimbangkan semua kepentingan segementasi termasuk pengguna jasa, yang segmennya lebar sekali dari dari masyarakat bawah sampai masyarakat atas itu sebagian pengguna ojol,” paparnya.
“Kita harus dinamis melihat situasi karena perkembangannya ada bahan bakar ini juga sangat fluktuatif. Jadi kita tentu akan selalu merujuk pada keputusan pemerintah terkait dengan BBM ini dan terus melakukan penyesuaian,” tutur dia.
Diskusi yang digelar Polda Jateng itu juga menghadirkan sejumlah pembicara dari beberapa kementerian. Termasuk Forkompinda Jateng, komunitas ojol, mahasiswa, Organda hingga paguyuban nelayan yang menyuarakan dampak pengalihan subsidi BBM di masyarakat.
"Sengaja dibuat diskusi panel untuk menampung berbagai aspirasi dari masyarakat sekaligus kita ingin memberikan pemahaman dan membangun kesepahaman dengan elemen masyarakat yang hadir," jelas Kapolda Jateng Irjen Pol Ahmad Luthfi.
Dirinya menambahkan, Polda Jateng sengaja mengajak sejumlah pembicara dari kementerian untuk menjawab langsung keluhan dan masukan dari komunitas-komunitas masyarakat.
"Kita mengharap semua pihak untuk memiliki sense of crisis terhadap semua permasalahan yang terjadi dan kita bangun solusinya secara bersama-sama. Kita cari solusi bersama sehingga Kamtibmas di Jateng seterusnya tetap kondusif," imbuhnya.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
