Peran Strategis Profesi Dokter di Jalur Politik, Sebagai Kepala Daerah dan Legislatif

PURBALINGGA, iNewsJatenginfo.id - Banyak dokter yang menjadi seorang kepala daerah, ataupun politikus yang terus memperjuangkan kepentingan masyarakat umum. Sebab sejak sebelum Indonesia merdeka, para dokter telah menjadi pejuang gigih untuk rakyat.

Hal itu terungkap dalam rangkaian acara Rapat Pleno dan Halal Bihalal Ikatan Doktet Indonesia (IDI) Wilayah Jateng yang diadakan di Purbalingga, Sabtu (21/5) malam. Acara dikemas dalam talkshow bertema Peran Strategis Profesi Dokter sebagai Kepala Daerah dan Legislatif. 

Baca Juga

Pemenang Lomba Flyer dan Video Etika Profesi Dokter Diumumkan

Hadir sebagai narasumber dalam talkshow itu dua Kepala Daerah di Jawa Tengah yakni Walikota Magelang Dr H Muhammad Nur Aziz SpPD K-GH FINASIM dan Bupati Demak dr Hj Estianah SE. talkshow itu dimoderatori dr H Fuad Alhamidy MKes ARS.

dr Aziz yang dalam pilkada didukung oleh PKS mengungkapkan pihaknya mempunyai kiat mencari konsultan untuk melakukan berbagai mekanisme birokrasi, dan prosesnya mirip dengan cara seorang dokter melakukan tatalaksana terhadap pasien. 

"Program yang diluncurkan harus berpihak kepada kesejahteraan masyarakat. Sistem pendidikan di kedokteran memang membuat menjadi manusia yang tangguh," ucapnya.

Baca Juga

IDI Jawa Tengah Gelar Rapat Pleno dan Halal Bihalal

Terkait adanya apel para dokter pada saat jam kerja, dr Aziz memberikan kelonggaran sesuai dengan tanggung jawab mereka sebagai dokter pelaksana. Selain itu, ia menandaskan meskipun menjadi Kepala Daerah dengan latar belakang dokter namun penempatan seorang kepala dinas harus tetap sesuai dengan kompetensi masing-masing.

Sedangkan Bupati Demak Estianah yang dalam pilkada diusung PDI Perjuangan melakukan reformasi birokrasi untuk menata sesuai dengan kompetensi. 

"Pengelolaan keuangan juga berpegang pada prinsip bersih dan dari nol," katanya.

Narasumber lainnya yakni dr Solekhah Kurniawati, salah satu anggota DPRD Propinsi Jawa Tengah. Ia menyampaikan selalu mengemban fungsi legislasi, anggaran dan pengawasan. 

"Contohnya saat menjadi Pansus Covid banyak daerah yang mengalami surplus dari pengelolaan dana untuk wabah tersebut," ujar bendahara DPW PPP Jateng.

Ketiga dokter yang terjun di dunia politik itu sepakat, meski berlatar belakang dokter yang menjadi seorang birokrat ataupun politikus namun mereka akan terus memperjuangkan kepentingan masyarakat umum.

Editor : Iman Nurhayanto