Tolong Demak! Paguyuban Bintoro Nusantara Minta Perhatian Presiden Prabowo soal Rob Sayung.

JAKARTA, iNewsJatengInfo.id – Paguyuban Demak Bintoro Nusantara (PDBN) mendesak Presiden Prabowo Subianto dan Menteri PU Dody Hanggodo untuk serius menangani bencana banjir rob di Sayung, Demak, yang telah bertahun-tahun meresahkan masyarakat.
Pernyataan ini disampaikan menyusul kunjungan Menteri PU Dody Hanggodo ke Demak yang mewakili Presiden Prabowo pada Minggu (15/6).
H. Hasan Fatoni, Wakil Ketua Umum PDBN, yang dikenal aktif dalam kegiatan sosial, berharap pemerintah pusat dapat menuntaskan persoalan rob ini. Ia menekankan pentingnya kolaborasi PDBN dengan Pemerintah Kabupaten Demak untuk menghasilkan solusi konkret.
"Bekerja saling kolaborasi menghasilkan satu rumusan dan kerja konkret bisa kita lihat. Tidak usah menghiraukan yang tidak penting,” jelas Hasan.
Ia juga mengajak semua pihak untuk berkomitmen memajukan Demak, siap mewakafkan waktu dan energi demi kemajuan kampung halaman.
Mayjen TNI (Purn) Hartomo, Ketua Dewan Pembina PDBN, menjelaskan bahwa banjir rob terjadi karena naiknya air laut ke daratan yang lebih rendah. Menurutnya, ada dua cara utama mengatasi rob: memindahkan penduduk ke dataran lebih tinggi atau membangun bendungan laut seperti di Belanda.
Hartomo menambahkan, jika daerah yang terdampak rob vital (pusat pemerintahan/industri strategis), maka bendungan laut adalah solusi. Namun, jika hanya permukiman biasa, relokasi massal akan lebih efisien biaya.
Prof. Dr. Hanif Nurcholis, M.Si, Ketua Dewan Pakar & Litbang PDBN, menegaskan bahwa rob di Sayung bukan lagi fenomena alam biasa, melainkan bencana nasional karena telah menyebabkan hilangnya desa, terendamnya ribuan hektar lahan, rusaknya fasilitas, dan lumpuhnya akses jalan nasional secara rutin.
"Kami menegaskan bahwa negara tidak boleh tinggal diam," tandas Guru Besar Universitas Terbuka ini.
Ia mendesak pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten untuk segera melakukan antara lain:
Menetapkan Sayung sebagai kawasan terdampak bencana rob permanen yang memerlukan penanganan lintas sektor.
Menyusun dan melaksanakan masterplan penanganan rob jangka panjang berbasis mitigasi dan adaptasi iklim.
Melindungi hak-hak warga yang kehilangan rumah dan mata pencarian.
Mengalokasikan anggaran khusus untuk normalisasi, relokasi manusiawi, dan pemulihan infrastruktur.
"Masalah rob bukan hanya urusan teknis hidrologi atau cuaca, tetapi sudah menyangkut keadilan ekologis dan keselamatan hidup rakyat. Negara tidak boleh abai. Kami menyerukan kepada Presiden, Gubernur Jawa Tengah dan Bupati Demak untuk menunjukkan keberpihakan dan tanggung jawab konstitusional kepada rakyat Sayung. Lindungi rakyat. Segera bertindak. Jangan tunggu semuanya tenggelam," pungkasnya.
Editor : Vitrianda Hilba SiregarEditor Jakarta