get app
inews
Aa Read Next : Presidium Gusdurian Semarang Minta Pemprov Jateng Segera Tinjau Ulang Kepengurusan FKUB 2024-2029

BLUD Kesehatan Jateng Miliki Potensi Besar, Sumarno Dorong Kedepankan Pelayanan Masyarakat

Rabu, 12 Juni 2024 | 22:42 WIB
header img
Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno saat FGD "Arah Kebijakan BLUD Kesehatan di Provinsi Jateng" di Gedung Gradhika, Semarang. (Foto: IST)

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) bidang kesehatan didorong Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah, Sumarno untuk mengedepankan pelayanan kepada masyarakat. Ia menyampaikan itu di sela acara Forum Group Discussion (FGD) bertema "Arah Kebijakan BLUD Kesehatan di Provinsi Jateng" di Gedung Gradhika, Semarang, Senin (10/6/2024).

“BLUD harus lebih mengedepankan profesionalisme dalam pelayanan. Sehingga layanannya menjadi lebih cepat, tepat, dan murah," ucap Sumarno. 

BLUD, jelas Sumarno diperbolehkan untuk menggunakan pendapatannya untuk membiayai operasionalnya secara langsung, dengan begitu layanan yang diberikan bisa lebih efektif dan efisien. "Konsep efisiensi juga penting diterapkan di BLUD, supaya dalam hal pendapatan bisa mandiri.  Sehingga dapat menggunakan pendapatan secara optimal dan tidak banyak subsidi dari APBD," sambungnya. 

Sementara itu, menurut Kepala Kanwil Direktorat Jenderal Perbendaharaan Provinsi Jateng, Muhdi, berdasarkan data sistem informasi rencana umum pengadaan barang (SiRUP) Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP) periode November 2023, Jateng memiliki potensi belanja BLUD senilai Rp3,91 triliun.

"Hal ini menunjukkan BLUD di Jawa Tengah memiliki potensi yang sangat besar untuk dapat berkontribusi mengungkit perekonomian lokal dan nasional," ujarnya.

Disebutkan, dari total BLUD di Indonesia sebanyak 5.040 unit, 531 diantaranya berada di Jateng. Karenanya diharapkan BLUD dapat mengoptimalkan aset yang dimiliki untuk menambah pendapatan.  

Berdasakan profilling BLUD tahun 2023, jelas Muhdi terdapat beberapa isu yang memerlukan tindak lanjut. Diantaranya perlu penajaman pemahaman pemerintah daerah mengenai arah kebijakan dan tujuan pembentukan BLUD. "Selain itu, masih banyak dijumpai bendahara atau pengelola uang BLUD yang perlu meningkatkan pengetahuan dalam aspek perpajakan," katanya. 

Editor : Iman Nurhayanto

Follow Whatsapp Channel iNews untuk update berita terbaru setiap hari! Follow
Lihat Berita Lainnya
iNews.id
iNews Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik lebih lanjut