Upaya Pengendalian Inflasi, Pemprov Jateng Gelontorkan 151 Ton Beras di Daerah Miskin Ekstrim

Selain itu, langkah yang dilakukan adalah menggencarkan Gerakan Pangan Murah (GPM). Per 6 Oktober 2023 sudah terlaksana 445 kali di 35 kabupaten/kota. Langkah berikutnya adalah memotong rantai distribusi pangan melalui pemberian subsidi transportasi kepada para petani/peternak/ kelompok tani/gapoktan/para pelaku usaha pangan lainnya. Per 6 Oktober 2023, jumlah subsidi transportasi sebesar Rp. 287,709 juta atau setara 204 ton. 

Baca Juga

Kemiskinan di Jateng Turun 0,30%, Pj Gubernur Jateng Minta Semua Pihak Tetap Bekerja Keras

Bahkan, Pemprov Jateng juga memberikan subsidi harga pangan guna intervensi harga pangan. Selain itu juga melakukan pemantauan Penyaluran Bantuan Pangan Pemerintah.  "Pemprov punya cadangan beras, ini sudah kami gelontorkan juga di kabupaten/kota untuk menstabilkan harga pangan dan beras,” tandas Nana. 

Baca Juga

Pilkada Serentak 2024 Lebih Rawan Dibanding Pilpres, Ini Antisipasi Pemprov Jateng

Langkah lain yang dilakukan adalah memantau dan mengevaluasi distribusi pemasaran hasil panen, khususnya padi atau beras. Sebab berdasarkan data dari Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Jawa Tengah, pemasaran hasil panen di Jawa Tengah hanya sekitar 20%. Sisanya masuk ke daerah lain dan masuk ke food station.

"Jadi memang hasil panen kita ini, Jawa Tengah kan seharusnya surplus beras. Tetapi terkadang beras-beras ini sudah diambil para tengkulak. Ini yang menjadi PR kami. Kami akan lebih merangkul para petani untuk peredaran beras ini di Jawa Tengah. Ini yang akan kami lakukan ke depan," imbuh Nana. 

Selain membuat Langkah strategis itu, evaluasi TPID terus dilakukan secara berkala mulai tingkat provinsi sampai tingkat kabupaten/kota. Tujuannya untuk memaksimalkan pengendalian inflasi. "Evaluasi ini sangat penting, jadi harus ada langkah konkret, harus ada terobosan maupun inovasi untuk menjaga stabilitas inflasi ini," katanya.

Editor : Iman Nurhayanto