"Kami terus membenahi pelaksanaan program MBG agar semakin tepat sasaran, termasuk menggunakan data Kementerian Pendidikan berdasarkan nama dan alamat peserta didik sebagai penerima program," ujarnya.
Pembenahan juga mencakup tata kelola dan pengawasan Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG). BGN mengembalikan skema insentif menjadi Rp2.000 per porsi untuk menjaga penggunaan anggaran tetap efisien dan proporsional. Dapur yang bermasalah dievaluasi, sementara standar keamanan dan higiene makanan diperketat.
“Standarnya mesti tinggi karena ini makanan siap saji,” jelas Sudaryono.
BGN juga menguji penyajian prasmanan di lebih dari 60 dapur. Makanan diharapkan dapat disajikan hangat di kelas, lebih segar saat disantap, dan mengurangi sisa makanan. Pemerintah turut memperluas layanan ke wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T).
Di tempat terpisah, Menteri Keuangan Suahasil Nazara mengapresiasi perbaikan tersebut. Hingga September 2026, sebanyak 1.276 SPPG yang belum memenuhi persyaratan Sertifikat Laik Higiene Sanitasi telah ditutup. Pada 30 September, MBG tercatat menjangkau 53 juta penerima melalui 27.485 SPPG.
Editor : Vitrianda Hilba Siregar
Artikel Terkait
