Pembahasan RPP Kesehatan, Pengamat Ingatkan Jangan Terburu-buru

Widya Michella
Pengamat mengingatkan agar pembahasan RPP turunan UU Kesehatan jangan dilakukan terburu-buru. (Foto: Ilustrasi/AFP/Yonhap)

JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Pembahasan Rancangan Peraturan Pemerintah (RPP) turunan dari Undang-undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan tengah disorot. Pengamat mengingatkan agar proses pembahasan tidak dilakukan secara terburu-buru.

“Pertama, RPP Kesehatan tidak boleh disusun secara terburu-buru untuk mengejar target, dan tidak boleh sembrono. Kedua, kembali pada putusan MK Nomor 91/2020 untuk memenuhi meaningful participation atau melibatkan semua entitas yang akan terdampak dari hulu ke hilir. Semua pihak harus terlibat langsung untuk dimintakan pendapat,” kata Pengamat hukum Universitas Trisakti, Ali Rido, Kamis (5/10/2023).

Ali menilai proses pembahasan perlu melibatkan berbagai entitas yang terdampak untuk dimintai pendapat dan masukan terkait aturan turunan ini.

Dia mendorong pengaturan RPP diterbitkan secara terpisah. Sebab akan mempermudah jika ke depannya diperlukan revisi kepada aturan tertentu, terutama aturan yang bergerak secara dinamis seperti zat adiktif. 

“Ketika itu diatur secara terpisah, tentu lebih elastis jika nanti terjadi perubahan. Cukup mengubah satu saja, misal PP terkait pengamanan zat adiktif. Yang terpenting kalau kita kembali pada putusan MK Nomor 91/2020 tentang meaningful participation, maka perizinannya akan memenuhi syarat putusan tersebut,” kata Ali.

Ali menambahkan, pengaturan zat adiktif dalam RPP Kesehatan tidak tepat. Mestinya, kata dia, semua hal yang ada di dalam RPP Kesehatan merupakan komponen yang terkait langsung dengan transformasi kesehatan nasional, bukan pada tataran pendukung.

Senada, Pakar Perundang-undangan Fakultas Hukum Universitas Indonesia (UI), Fitriani Ahlan Sjarif, juga menyoroti aspek partisipasi publik dalam proses penyusunan aturan turunan dari UU Kesehatan. Jika partisipasi publiknya belum cukup, kata Fitri, efektivitas pembuatan aturan tersebut akan kurang memadai.

"Harus dipertimbangkan efektivitas pembuatannya sehingga diharapkan tidak menimbulkan kontroversi ketika diberlakukan dan tidak diragukan penerimaannya oleh publik," kata Fitri.

Editor : Iman Nurhayanto

Bagikan Artikel Ini
Konten di bawah ini disajikan oleh Advertiser. Jurnalis iNews Network tidak terlibat dalam materi konten ini.
News Update
Kanal
Network
Kami membuka kesempatan bagi Anda yang ingin menjadi pebisnis media melalui program iNews.id Network. Klik Lebih Lanjut
MNC Portal
Live TV
MNC Network