LAPKLIN sejak mendapatkan surat penetapan dari Kementerian Kesehatan dan diterbitkannya instrumen akreditasi, telah melakukan survei sebanyak tiga klinik dan dua puskesmas.
"Ini sudah running proses survei, yang sudah saya tanda tangani sertifikatnya itu baru tiga, sedangkan yang lain masih berproses," kata Dr Tewe yang menjabat sebagai Ketua IDI Grobogan selama dua periode.
Selain itu, imbuh Dr Tewe, LAPKLIN menyediakan fasilitas pendampingan untuk puskesmas dan klinik dalam re-akreditasi.
"Ada banyak opsi yang bisa dipilih teman-teman puskesmas dan klinik, dari yang gratis sampai yang berbayar, baik luring maupun daring sesuai dengan kebutuhan puskesmas dan klinik. Mereka bisa menghubungi web LAPKLIN untuk pendampingan tersebut," tukas Ketua Perhimpunan klinik dan Fasilitas Kesehatan Indonesia (PKFI) Jawa Tengah tersebut.
Biaya akreditasi terjangkau
Turut Hadir mendampingi Dr Tewe dalam pembekalan teknis kepada surveyor LAPKLIN itu, antara lain Wakil Ketua Umum LAPKLIN Dr Muhammad Husen Prabowo MPH, dan Sekjen LAPKLIN Dr Fazilet Soeprapto MPH.
Sekjen Dr Fazilet Soeprapto MPH mengutarakan harga akreditasi yang dilakukan oleh LAPKLIN cukup terjangkau.
"Seperti semboyan LAPKLIN ya mudah, murah, dan berkualitas, kami selain mempermudah akomodasi dan tranportasi untuk surveyor, LAPKLIN juga memberi diskon kepada puskesmas dan klinik yang ingin melakukan akreditasi sebesar 10 persen," kata Dr Fazilet.
"Dari tarif yang sudah ditetapkan oleh Kementerian Kesehatan itu kita mengurangi 10 persen, agar puskesmas dan klinik ikut terbantu, dari harga Rp15.800.000 menjadi Rp14.200.000 untuk biaya akreditasi puskesmas. Sedangkan klinik dari harga Rp7.900.000, didiskon 10 persen jadi Rp7.100.000," pungkasnya.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
