JAKARTA, iNewsJatenginfo.id - Komisi VIII DPR tengah mencari sebuah formula pembiayaan haji untuk tahun depan. Hal ini dikarenakan besarnya biaya subsidi haji yang dinilai akan membuat kesehatan keuangan haji terganggu.
Diketahui real cost penyelenggaraan biaya haji 1443M/2022M menyentuh angka Rp100 juta, jemaah hanya membayar sebanyak kurang lebih Rp35 juta. Pemerintah dalam hal ini Badan Pengelola Keuangan Haji (BPKH) memberikan subsidi sebesar hampir mencapai Rp65 juta.
"Kalau ini kita teruskan kesinambungan atau sehatnya keuangan haji itu terganggu. Maka sejak dini saya tadi minta dengan teman-teman melakukan operasi secara menyeluruh," ujar Anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto, Kamis (19/8/2022).
"Termasuk dari sisi pembiayaan bagaimana formulanya yang terbaik (agar) tidak terlalu memberatkan jamaah haji. Tapi juga kesinambungan atau dana haji terjaga. Jangan sampai besar di pangkal kecil di ujung," tuturnya.
Lebih lanjut, dirinya belum dapat memastikan berapa persen subsidi biaya haji yang diberikan pemerintah atau biaya haji yang disetor jemaah ke depan. Namun dia memastikan pemerintah tengah mencari formula yang tepat agar tidak memberatkan jemaah.
"Kalau pun naik ya tentu tidak terlalu memberatkan jamaah tapi mungkin juga bisa diusahakan cara lain, misalkan lobi dengan kementerian haji Saudi,"tuturnya.
Dia pun mengingatkan kembali akan penyelengaraan haji 1443H/2022. Pemerintah Arab Saudi tiba-tiba menaikkan biaya masair empat kali lipat sebelum empat hari keberangkatan atau sekitar Rp1,5 triliun.
"Mungkin dengan ada lobi dari awal hal-hal yang bisa kita tekan, bisa kita tekan sehingga bisa menurunkan real cost yang bisa dibebankan setiap item pelaksanaan jemaah haji," ujarnya.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
