Aktivis PMII Bersama Buruh di Semarang Kepung Kantor Gubernur, Tuntut Kenaikan Harga BBM Dibatalkan

SEMARANG, iNewsJatenginfo.id – Meski tanpa direncanakan sebelumnya, ribuan massa dari gabungan elemen mahasiswa dan buruh menggelar unjuk rasa di depan kantor Gubernur Jawa Tengah, Selasa (6/9/2022). Mereka kompak menolak kenaikan harga BBM (Bahan Bakar Minyak) bersubsidi dan mendesak pemerintah segera membatalkannya.

Unjuk rasa dimotori oleh Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Kota Semarang dan Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Jawa Tengah.

Wakil Ketua Bidang Eksternal PMII Kota Semarang, Fawwaz Arif Al Jabar mengatakan unjuk rasa mahasiswa dan buruh menolak kenaikan harga BBM bersubsidi terjadi secara spontan.

“Tidak ada rencana aksi bersama. Tapi secara spontan kami bertemu di sini. Aksi PMII dan KSPI ini sebagai wujud perjuangan kami bersama untuk membela nasib para buruh dan rakyat kecil,” terang Fawwas, Selasa (6/9/2022).

Fawwas mengatakan, aksi yang diikuti sedikitnya 600 kader PMII dari berbagai perguruan tinggi di Semarang itu mendesak pemerintah segera membatalkan kenaikan harga BBM bersubsidi. Menurut mahasiswa magister manajemen Universitas Diponegoro itu, kenaikan harga BBM bersubsidi apapun alasannya hanya akan menyengsarakan masyarakat.

Selain menuntut pembatalan kenaikan harga BBM bersubsidi, massa dari PMII juga menyampaikan 5 tuntutan lainnya.

“Kami juga mendesak pemerintah merevisi KUHP, mendorong RU TPKS segera disahkan, reformasi agraria, aparat penegak hukum Polri, Jaksa, hakim agar meningkatkan kinerjanya dan terakhir penuntasan pelanggaran HAM,” terangnya.

Dalam unjuk rasa tersebut nyaris terjadi bentrokan mahasiswa dengan aparat keamanan. Massa mahasiswa yang meminta bertemu dengan gubernur dan DPRD Jateng tak kunjung ditemui. Beruntung perwakilan dari PMII akhirnya ditemui oleh Sekda Jateng Sumarno dan Anggota Komisi E DPRD Jateng Joko Hariyanto.

“Tadi pak sekda dan dari Komisi E bersedia menandatangani pernyataan aspirasi dari PMII. Demo berjalan dengan lancar dan aman, tidak ada  penyusup dan gangguan,” kata Fawwaz. 

Anggota Komisi E DPRD Jateng Joko Hariyanto mengaku bisa memahami tuntutan yang disampaikan para mahasiswa. Akan tetapi, sambungnya, hal itu bukan menjadi kewenangan Pemerintah Provinsi Jateng maupun DPRD Jateng.

“Tapi kami akan menyampaikan atau meneruskan ke pusat apa yang menjadi keinginan adik-adik mahasiswa,” kata Joko.

Sementara itu, Aulia Hakim, Sekretaris Perda KSPI Jawa Tengah, mengatakan para buruh juga menolak kenaikan harga BBM. Salah satu alasannya, kenaikan BBM akan menurunkan daya beli yang kini sudah turun 30 persen. 

"Naiknya harga BBM maka daya beli akan turun lagi menjadi 50 persen. Penyebab turunnya daya beli adalah peningkatan angka inflansi menjadi 6.5 persen hingga 8 persen, sehingga harga kebutuhan pokok akan meroket," katanya.

Aulia menuturkan, di sisi lain upah buruh di Jawa Tengah sangat kecil dan tahun lalu hanya naik Rp 1.400, Bahkan Menteri Ketenagakerjaan sudah mengumumkan jika Pemerintah dalam menghitung kenaikan UMK 2023 kembali menggunakan PP 36/2021. 

"Selain kenaikan harga BBM, kami menolak omnibus law UU Cipta Kerj, dan meminta kenaikan upah tahun 2023 Jawa Tengah sebesar 10 sampai 13 persen," pungkasnya.

Editor : Iman Nurhayanto