SEMARANG, iNewsJatenginfo.id - Pemilihan Umum (Pemilu) 2024 baik Pemilihan Legislatif (Pileg) maupun Pemilihan Presiden (Pilpres) tak lama lagi. Beberapa nama pun sudah bermunculan sebagai calon presiden, seperti Prabowo Subianto, Anies Baswedan, dan Ganjar Pranowo. Beberapa lembaga sudah memberikan sikap politiknya. Lalu bagaimana sikap politik Peryarikatan Muhammadiyah? sebagai salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia.
Dalam buku Paradigma Politik Muhammadiyah karya Ridhlo Al Hamdi, Buya Syafi'i Ma'arif mengatakan bahwa sikap dan posisi Muhammadiyah tentang politik tidak pernah dapat dilepaskan dari konteks ruang dan waktu.
"Muhammadiyah tidak pernah berubah menjadi partai politik (parpol) dan tidak pernah berafiliasi pada kekuatan politik manapun" (2020:11).
Lebih lanjut Dalam urusan politik, Haedar Nashir dalam tulisannya "Kompleksitas Relasi Muhammadiyah dan Politik" justru menganggap bahwa Muhammadiyah sudah memahami betul mengenai persoalan politik. Maka, ketika Prof. Amien Rais mengkategorikan urusan politik ini menjadi low politics dan high politics, Muhammadiyah membagi persoalan politik menjadi dua, yakni politik yang bersifat umum, yakni urusan politik kebangsaan dan kenegaraan. Kemudian, politik secara khusus, yakni urusan politik yang bersifat praktis dan berorientasi pada kekuasaan, (Nashir, 2015).
Muhammadiyah sebagaimana Khittah Denpasar, memandang perjuangan politik praktis itu penting dan mulia.
"Muhammadiyah adalah gerakan dakwah islam amar ma'ruf nahi munkar dengan maksud dan tujuan menegakkan dan menjunjung tinggi agama Islam sehingga terwujud masyarakat Islam yang sebenar-benarnya. Muhammadiyah berpandangan bahwa agama Islam menyangkut seluruh aspek kehidupan meliputi; aqidah, ibadah, akhlak, dan muamalah duniawiyah yang merupakan salah satu kesatuan yang utuh dan harus dilaksanakan dalam kehidupan perseorangan maupun kolektif. Dengan mengemban misi gerakan tersebut Muhammadiyah dapat mewujudkan atau mengaktualisasikan agama Islam menjadi rahmatan lil 'alamin dalam kehidupan di muka bumi ini."
Pimpinan Daerah Muhammadiyah (PDM) Kota Semarang menyikapi perhelatan politik nasional khususnya pemilu pada Tahun 2024 baik Pileg maupun Pilpres.
"Kita akan mengikuti pedoman atau panduan dan arahan Pimpinan Pusat Muhammadiyah, bahwa Muhammadiyah adalah Organisasi Masyarakat (Ormas) keagamaan yang netral dari kegiatan politik praktis. Kemudian jika ada anggota Muhammadiyah yang terlibat dalam organisasi politik, Muhammadiyah mendorong agar kemudian bisa melakukan gerakan amar ma'ruf nahi munkar di wilayah politik," ungkap K.H. Fachrurrozi, Ketua PDM, Minggu (20/8).
Kemudian Ketua PDM itu menyampaikan jika dirinya mendorong dan memberikan kesempatan kepada kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam politik praktis sebagai bentuk diaspora kader.
"Sehingga secara politik praktis Muhammadiyah tidak terlibat langsung, tapi kemudian mendorong dan memberikan kesempatan seluas-luasnya kepada kader-kader Muhammadiyah untuk terlibat dalam kegiatan politik praktis, sehingga nanti akan terjadi diaspora kader-kader Muhammadiyah bagi semua elemen atau unsur partai politik. Disitu ada warga Muhammadiyah yang akan mewarnai tentang perjalanan bangsa ini ke depan," kata K.H. Fachrurrozi.
Tidak lupa K.H. Fachrur biasa disapa menambahkan bahwa dalam memperteguh Ideologi, Muhammadiyah mengadakan Ideopolitor untuk menyikapi dinamika keumatan dan kebangsaan.
"Dalam menguatkan ideologi organisasi, dari pusat hingga daerah telah menyelenggarakan Ideopolitor. Kegiatan berupa penanaman dan penguatan Ideologi, Politik, dan Organisasi di semua tingkatan, termasuk di Kota Semarang yang di ikuti oleh Pimpinan Cabang se Kota Semarang," pungkasnya.
Editor : Iman Nurhayanto
Artikel Terkait
